//

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENGELOLA WARUNG INTERNET YANG MEMBIARKAN AKSES SITUS PORNOGRAFI DI KOTA BANDA ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Putri Ramadhani - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK PUTRI RAMADHANI PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 2018 TERHADAP PENGELOLA WARUNG INTERNET YANG MEMBIARKAN AKSES SITUS PORNOGRAFI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,52)pp.,tabl.,bibl., (DR. Suhaimi, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Petunjuk Operasional Kegiatan Usaha Jasa Layanan Internet disebutkan bahwa Pengusaha/pengelola/penyedia jasa usaha warung internet dilarang menyediakan atau membiarkan pengguna jasa internet untuk membuka situs porno atau yang mengandung unsur pornografi, perjudian, transaksi narkoba atau perbuatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam kenyataanya warung internet sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam jasa pelayanan internet masih membiarkan pengguna untuk mengakses situs pornografi. Tujuan penulisan skripsi ini ialah untuk menjelaskan bagaimana penerapan sanksi administratif terhadap pengelola warung internet yang masih membiarkan akses situs pornografi dan.untuk menjelaskan penyebab warung internet yang masih membiarkan akses pornografi, Untuk memperoleh data yang bersifat teoritis dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan mempelajari literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan sanksi administratif terhadap para pengelola warung internet yang masih membiarkan pengguna mengakses situs pornografi hanya sebatas pada teguran pertama yaitu teguran secara tertulis. Penyebab warung internet membiarkan pengaksesan situs pornografi disebabkan pengelola warung internet yang lebih mengutamakan keuntungan finansial, tidak adanya tempat pengaduan bagi masyarakat, Kurangnya Petugas di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang melakukan Pengawasan dan kurangnya sosialisasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Disarankan kepada instansi pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banda Aceh untuk meningkatkan penyebarluasan atau sosialisasi sanksi administratif terkait akses situs pornografi kepada pengelola warung internet, menyediakan tempat pengaduan yang diketahui masyarakat dan menerapkan sanksi secara tegas . Kemudian disarankan kepada masyarakat pengguna warung internet untuk ikut berperan dalam mengawasi penerapan sanksi terhadap pengelola warung internet yang membiarkan akses situs pornografi.  

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

SURVAI TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA INTERNET PADA WARUNG KOPI KOTA BANDA ACEH (oki syahputra, 2014)

STUDI PERBANDINGAN TENTANG TINDAK PIDANA PORNOGRAFI TERHADAP ANAK MELALUI INTERNET MENURUT UNDANG – UNDANG DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT (Tuanku Muksalmina, 2014)

PENGGUNAAN SQUID PROXY SERVER UNTUK MEMPERCEPAT AKSES INTERNET MENUJU SITUS PENDIDIKAN PADA WARUNG KOPI (Mulki, 2014)

PERANCANGAN SISTEM PEMBLOKIRAN SITUS PORNOGRAFI DAN PERJUDIAN MELALUI WEB PROXY MIKROTIK (In Athaillah Munthaha, 2018)

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEDAGANG MAKANAN KADALUWARSA (Mohammad Bondan A, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy