//

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (SUATU PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR PIDIE)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Vinni Alvio Warni - Personal Name
SubjectCRIMINAL LAW 345
Bahasa Indonesia
Fakultas FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Vinni Alvio Warni, 2017 Pasal 42 ayat (1) KUHAP ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ) menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Namun dalam praktiknya, Kepolisan Resor Pidie terutama bagi personil penyidik yang melakukan upaya penyitaan dalam menindak tindak pidana yang terjadi yurisdiksinya masih menemui beberapa kendala yang menghambat proses penindakan hukum, terutama dalam upaya penggeledahan dalam rangka penyidikan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Pidie, dan hambatan yang ditemukan penyidik dalam melakukan upaya penyitaan, serta upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi hambatan dalam proses penyitaan barang bukti dan alat bukti. Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: dalam pelaksanaan penyitaan barang bukti dalam proses penanganan tindak pidana pembunuhan di wilayah hukum Polres Pidie masih menemui beberapa kendala yang menghambat penyidik dalam melakukan upaya penyitaan, dan membutuhkan upaya penindakan hukum sebagai tanggapan terhadap hambatan ini. Hambatan yang ditemukan penyidik dalam melakukan upaya penyitaan, mulai dari kuantitas dan kualitas fasilitas, sarana, dan prasarana, tenaga personil atau sumber daya manusia, serta alokasi anggaran. Upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam menghadapi hambatan dalam proses penyitaan barang bukti dan alat bukti tersebut berupa upaya preventif, kuratif, dan upaya represif. Disarankan kepada penyidik untuk melakukan penindakan yang tegas dan nyata dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan, khususnya penyitaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan kualitas dan kuatitas SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta mengoptimalkan alokasi anggaran, dan juga melakukan upaya preventif, kuratif, upaya represif dalam menyelenggarakan proses penyidikan.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE) (RIVA RAININZA, 2019)

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR (POLRES) ACEH BESAR (MUHAMMAD KADAFI, 2020)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PIDIE) (MUHAMMAD RIFKI, 2019)

TINDAK PIDANA PENGGELAPAN BARANG BUKTI NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR ACEH TIMUR) (DINA ANGGRAINY K, 2019)

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANAPEMBUNUHAN OLEH SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA BANDA ACEH (Radian Putra, 2014)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy