//

MOBILISASI SUMBER-SUMBER ADMINISTRASI OLEH CALON PETAHANA PADA PEMILUKADA SUBULUSSALAM TAHUN 2013

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Riki Rustandi - Personal Name
SubjectPOLITICS
Bahasa Indonesia
Fakultas FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Riki Rustandi 2017 Mobilitas Sumber-sumber Administrasi xv oleh Calon Petahana pada Pemilukada Subulussalam tahun 2013 Fakultas Ilmu Sosila Ilmu dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Prof. Dr. Adwani, SH.,M.Hum) (x, 70), pp.,tabl.,app Pelaksanaan pilkada Kota Subulussalam terindikasi kasus pelanggaran netralitas oleh birokrasi. Birokrasi sebagai Abdi Negara seharusnya berfokus pada publik service yang tidak terikat oleh kepentingan politik maupun elit politik sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 2014 hukum tersebut terlanggar dengan realita ada kecendrungan birokrasi Subulussalam terlibat politisasi seperti : terlibat kampanye politik, mobilisasi aparatur sipil negara untuk mendukung salah satu pasangan calon Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor keterlibatan dan penyebab aparatur sipil negara terlibat dalam politik praktis. Metode yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. metode pengumpulan data penelitian dengan sistem wawancara, studi dokumentasi, bukubuku, jurnal, skripsi dan karya ilmiah. Wawancara langsung telah dilakukan terhadap beberapa informan teridiri dari Badan kepegawaian daerah, Komisi Independen Pemilihan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Camat Sultan Daulat, Ketua PGRI, Ketua Kopri, Kepala Desa, TNI/Polri serta Aparatur Sipil Negara Kecamatan Sultan Daulat Kota Subulussalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh aparatur sipil negara ini bisa mendongkrak suara calon Walikota dan Wakil Walikota, dengan mengabaikan netralitas ASN dan kemudian penyebab aparatur sipil negara terlibat dalam politik praktis di motivasi untuk meraih jabatan, hubungan kekerabatan, politisasi elit politik. Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara dibutuhkannya pemisahan antara jabatan politik dan jabatan pemerintahan. Kepala daerah seharusnya tidak menjadi pembina kepegawaian tingkat daerah untuk menghindari politisasi terhadap pegawai daerah, kepada ASN yang terlibat politik praktis diberikan sanksi administrasi negara dan calon petahana yang terbukti memobilisasi ASN diberikan sanksi gagal mencalonkan dan diberikan sanksi administrasi negara. Kata kunci: Politik Praktis, ASN, Pemilukada.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PEMANFAATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH OLEH PETAHANA (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA) (Yusnin, 2016)

KEMENANGAN MERAH SAKTI DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH WALIKOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2014-2019 (SRI JUNI HANDAYANI, 2014)

PERBANDINGAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH (PEMILUKADA ) TAHUN 2006 DAN 2012 DI KECAMATAN TANAH LUAS KABUPATEN ACEH UTARA (Muhammad Noval , 2016)

KEKALAHAN CALON PERSEORANGAN ZAINI ABDULLAH DAN NASARUDDIN PADA PILKADA ACEH TAHUN 2017 (Adilla Ghafara, 2018)

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILUKADA WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA SABANG TAHUN 2012-2017 (ARIEF HIDAYAT, 2014)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy