//

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ALIH FUNGSI KAPAL NELAYAN MENJADI KAPAL PENUMPANG TRAYEK BANDA ACEH MENUJU PULAU BREUH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Rudi Reza Kusuma - Personal Name
SubjectCRIMINAL LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Rudi Reza Kusuma, 2017 Mukhlis S.H., M.Hum. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan, bahwa untuk mengadakan kegiatan pengangkutan di perairan orang perseorang, warga Negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Sebagaimana dijelaskan Pasal 287 bahwa setiap orang yang mengoprasikan kapal angkut di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).Setiap kapal yang memasuki pelabuhan wajib menyerahkan surat, dokumen, warta kapal kepada syahbandar pada saat kapal tiba dipelabuhan untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah dilakukan pemeriksaan surat, dokumen, dan warta kapal disimpan oleh syahbandar untuk diserahkan kembali bersama diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Namun masih terdapat kapal pengangkut yang beroprasi tidak sesuai dengan izin yang diberikan. Tujuan skripsi ini adalah untuk menjelaskan, faktor-faktor alih fungsi kapal nelayan menjadi kapal pengangkut, penegakan hukum terhadap tindak pidana alih fungsi kapal nelayan menjadi kapal pengangkut dan upaya penyelesaian tindak pidana alih fungsi kapal nelayan menjadi kapal pengangkut. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku teks dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya kapal nelayan yang beralih fungsi menjadi kapal pengangkut disebabkan karena faktor internal yaitu dari segi masayarakat atau pengguna jasa itu sendiri dan faktor eksternal yaitu dari kesediaan moda transportasi yang layak laut, jadwal dan trayek dari sebuah kapal yang layak laut. Penegakan hukum terhadap kapal yang beralih fungsi menjadi kapal yang beralih fungsi menjadi kapal pengangkut berupa sanksi pencabutan atau tidak diperpanjangnya surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan berupa sanksi tidak diberikannya bahan bakar bersubsidi.Upaya penyelesaian yang harus ditempuh ialah dengan menyediakan kapal yang layak laut lebih banyak baik dari segi jadwal dan trayek keberangkatan sebuah kapal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat baik kapal pengakut penumpang maupun kapal pengangkut barang. Disarankan adanya pembinaan khusus yang harus diberikan oleh semua pihak pemerintahan yang terkait seperti Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh, Kesyahbandaran dan Otoritas Kepelabuhan Malahayati Aceh dan Dinas Kelautan Perikanan dan Pertanian Kota Banda Aceh.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MENGGUNAKAN KAPAL BARANG DI KOTA BANDA ACEH DAN KABUPATEN ACEH BESAR (ZIAUL VARIZTA, 2019)

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUMPANG GELAP DI ATAS KAPAL (SUATU PENELITIAN PADA ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN (ASDP) KOTA BANDA ACEH) (YOHANA AMARIZHA, 2016)

PERANAN KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN TERHADAP KESELAMATAN KAPAL PENUMPANG (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Riko Sukrevi Ibrahim, 2018)

PEMENUHAN PERSYARATAN PROSEDURAL DALAM PEMBAYARAN SANTUNAN KECELAKAAN PENUMPANG KAPAL LAUT KM SINAR BANGUN OLEH PT ASURANSI JASA RAHARJA (PERSERO) (RAMADHAN, 2018)

PENGARUH LEBAR LAMBUNG KAPAL PADA KAPAL PENANGKAP IKAN BERLAMBUNG V TERHADAP KONSUMSI BAHAN BAKAR (Alfidha Anhar, 2013)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy