//

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMBS) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS LAOS)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang CUT LIZA ZULAINI - Personal Name
SubjectCIVIL RIGHTS
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

ABSTRAK CUT LIZA ZULAINI, 2017 TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMB) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Tinjauan Kasus Laos) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( viii, 60) pp., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum. Konvensi Den Haag 1907 mengatur mengenai tata cara dan metode berperang, termasuk ketentuan mengenai penggunaan senjata dalam berperang. Tujuannya ialah agar dapat membatasi penggunaan senjata oleh suatu negara tanpa menimbulkan penderitaan dan kerusakan yang berlebihan yang juga tidak sesuai dengan prinsip hukum humaniter. Penggunaan bom cluster pada konflik Laos telah menyebabkan setidaknya 50.000 warga menjadi korban, larangan penggunaan bom cluster menyebabkan negara Amerika harus bertanggung jawab atas perbuatan salah yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban Amerika Serikat terhadap penggunaan bom cluster dan bentuk tanggung jawab yang diberikan terkait penggunaan bom cluster. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, surat kabar, tulisan ilmiah yang termuat dalam berbagai jurnal, dan literatur-literatur yang relevan dengan skripsi ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan bom cluster yang digunakan pada saat konflik Laos adalah senjata yang dilarang penggunaannya. Amerika telah melanggar perjanjian internasional dan kebiasaan hukum humaniter internasional, maka dalam hal ini telah melahirkan suatu pertanggungjawaban bagi negara Amerika Serikat. Amerika Serikat bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada Laos atas perbuatannya tersebut. Bentuk pertanggungjawaban yang telah diberikan oleh Amerika hanya mencakup compensation dan satisfaction, sedangkan tanggung jawab secara restitusi tidak lah efektik di implementasikan oleh Amerika Serikat terhadap Laos, sehingga jika dilihat dari tanggungjawab yang diberikan Amerika Serikat belum sepenuhnya tercapai. Disarankan dalam rangka pemenuhan tanggung jawab atas tindakan penggunaan bom cluster semestinya Amerika Serikat meratifikasi Konvensi on Cluster Munition sehingga tanggung jawab yang diberikan dapat sepenuhnya tercapai sehingga Amerika tidak bertanggung jawab sebatas moral obligation. selanjutnya Amerika menyelesaikan pemberian remedi restitusi, kompensasi, dan satisfaction secara efektif dan efisien.  

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TANGGUNG JAWAB KOMBATAN ATAS PENGGUNAAN BOM FOSFOR PUTIH (WHITE PHOSPHORUS BOMB) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (TINJAUAN KASUS ISRAEL-PALESTINA) (Muhammad Irsan, 2018)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PADA SAAT KONFLIK BERSENJATA DI YAMAN MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (Wirda Anggrayni, 2016)

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN MELINDUNGI PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH DITINJAU DARI RESPONSIBILITY TO PROTECT (muhammad irfan, 2014)

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (Dahniar, 2018)

TANGGUNG JAWAB KOMANDO ATAS PENYALAHGUNAAN UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) JENIS DRONE DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (KASUS PENYERANGAN DRONE AMERIKA SERIKAT DI AFGHANISTAN) (MAMAN ABDULLAH, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy