//

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEROKOK DI SARANA KESEHATAN BERDASARKAN QANUN BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang NURUL RISKIYANA - Personal Name
SubjectISLAMIC LAW
LAW ENFORCEMENT - LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Tahun Terbit 2017

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Nurul Riskiyana, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum. Pasal 5 Qanun Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyebutkan bahwa, “Setiap orang dilarang merokok di kawasan tanpa rokok”. Ditemukan banyak pelanggaran terhadap larangan merokok di KTR, khususnya di tempat pelayanan kesehatan seperti yang terjadi di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA), Rumah Sakit (R. S) Fakinah, R. S. Ibu dan Anak, dan R. S. Meuraxa, yang berdomisili di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya pelanggaran di kawasan tanpa rokok, untuk menjelaskan upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di kawasan tanpa rokok, serta untuk menjelaskan hambatan yang ditemui dalam menangani pelanggaran di kawasan tanpa rokok di Kota Banda Aceh. Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) untuk mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data observasi, kuesioner, dan wawancara dengan responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan alat analisis dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diidentifikasi dalam rumusan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pelanggaran di Kawasan tanpa Rokok dilatarbelakangi karena kurangnya kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial, dan kurangnya sosialisasi terkait pemberlakuan ketentuan perundang-undangan, khususnya yang bersifat pidana. Upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR di Kota Banda Aceh, masih sebatas teguran dan kebijakan sosialisasi yang dilakukan pihak internal rumah sakit, dan hambatan yang ditemui dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran di KTR di Kota Banda Aceh, dari segi fasilitas, sarana, dan prasarana, serta minimnya alokasi anggaran. Disarankan untuk melakukan penindakan dalam rangka menanggapi faktor penyebab terjadinya pelanggaran dikarenakan telah melewati masa sosialisasi atas berlakunya Qanun KTR, serta fasilitas, sarana, dan prasarana, serta alokasi anggaran, agar bisa memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat Kota Banda Aceh khususnya di sarana kesehatan.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK (RIZKY OKTRIA RAMY, 2016)

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEROKOK DI SARANA KESEHATAN BERDASARKAN QANUN BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK (NURUL RISKIYANA, 2017)

HUBUNGAN PENGETAHUAN PEROKOK AKTIF TENTANG QANUN KAWASAN TANPA ROKOK DENGAN MOTIVASI BERHENTI MEROKOK PADA MAHASISWA DI KOTA BANDA ACEH (Marthunis, 2020)

PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK (SUATU PENELITIAN DI TERMINAL L300 LUNG BATA KOTA BANDA ACEH) (Agus Munandar, 2019)

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM BIDANG KESEHATAN ( KAJIAN TERHADAP PEMAKAIAN VAPE DALAM KAWASAN TANPA ROKOK ) (Muhammad Roby Fadhlan, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy