PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDA ACEH


Pengarang

CUT SAFIA YASMIN - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1303101010197

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala., 2017

Bahasa

Indonesia

No Classification

657.46

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK

CUT SAFIA YASMIN

2017
PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK
(KPP) PRATAMA BANDA ACEH DALAM
PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii,55). pp,. bibl,. tabl,. app.

( Dr. Yanis Rinaldi, S.H., M.Hum.)
Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak menyatakan bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama
melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan terhadap wajib pajak. Sesuai
ketentuan Pasal 58 tersebut Kantor Pelayanan Pajak Banda Aceh belum melakukan
pengawasan secara maksimal. Sehingga dalam kenyataannya kepatuhan wajib pajak
masih tergolong rendah.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan tugas dan fungsi KPP
Pratama Banda Aceh dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, hambatan-hambatan
dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak, dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi
hambatan pengawasan kepatuhan wajib pajak di Kota Banda Aceh.
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer
diperoleh dengan teknik wawancara semi terstruktur terhadap responden dan informan.
Sedangkan data sekunder diperoleh dengan teknik dokumentasi dengan cara
mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, dan teori-teori yang
berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi KPP Pratama
Banda Aceh dalam pengawasan kepatuhan wajib pajak belum berjalan maksimal, hal ini
disebabkan belum maksimalnya penerapan aturan dan kurang maksimalnya penegakan
hukum atas wajib pajak yang tidak patuh. Hambatan dalam pengawasan dikelompokkan
menjadi internal dan eksternal. Hambatan internal meliputi hambatan sistem yakni
sistem yang error, hambatan SDM yakni kurangnya petugas pajak, dan hambatan waktu
yakni kurangnya waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Sedangkan hambatan
eksternal meliputi informasi data wajib pajak yang tidak lengkap, kurangnya kesadaran
serta rasa kepercayaan masyarakat terhadap aparatur perpajakan. Upaya yang ditempuh
terhadap hambatan-hambatan tersebut adalah melakukan pembinaan terhadap wajib
pajak, menyadarkan dan memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, namun
sistem dan jumlah petugas perpajakan khususnya dibidang pengawasan belum ada
dilakukan upaya untuk menyelesaikan hambatan tersebut.
Disarankan kepada KPP Pratama Banda Aceh agar lebih meningkatkan
sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan perpajakan, melakukan upgrade
sistem secara berkala sehingga tidak ada wajib pajak yang merasa dirugikan serta
penambahan petugas pajak serta kualitasnya khususnya pada bidang pengawasan.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK