PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA(KPP) DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI KOTA BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PERANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA(KPP) DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DI KOTA BANDA ACEH


Pengarang

MUAMMAR HUSNUL - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1303101010244

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala., 2017

Bahasa

Indonesia

No Classification

343.04

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Berdasarkan Pasal 24 huruf (e) UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 118/PMK.03/2016 Tentang Peraturan Pelaksana dari Undang-undang No. 11 Tahun 2016 pada pasal 14 huruf (c) telah ditunjuk pejabat berwenang atas nama Menteri untuk melaksanakan tax amnesty. Di Kota Banda Aceh KPP Pratama merupakan instansi pelaksana dari tax amnesty tersebut. Kendatipun KPP telah melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ditemukan Wajib Pajak yang belum mengikuti tax amnesty.
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peranan KPP Pratama Banda Aceh dalam pelaksanaan tax amnesty, hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tax amnesty dan upaya yang di tempuh oleh KPP Pratama untuk mengatasi hambatan-hambatan.
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara setengah terstruktur dengan responden dan informan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, bahan dari internet dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pengampunan Pajak (tax amnesty) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banda Aceh belum berjalan dengan semestinya. Dilihat dari proses dan hasil masih belum maksimal, dikarenakan masih banyak Wajib Pajak yang belum mengikuti tax amnesty serta masih terdapat keraguan Wajib Pajak terhadap program tax amnesty. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPP Pratama yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak terhadap tax amnesty, kurangngya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) pada KPP Pratama, serta terdapat beberapa kali sistem error pada KPP Pratama. Upaya yang di tempuh KPP Pratama Banda Aceh yaitu melakukan sosialisai/penyuluhan dengan mengeluarkan surat himbauan/pemberitahuan kepada Wajib Pajak, serta menambah SDM dengan cara meminta SDM pada bagian lain dengan kebijakan kepala kantor.
Disarankan kepada KPP Pratama Banda Aceh dalam Pelaksanaan Kebijakan tax amnesty agar melakukan pendekatan secara persuasif terhadap wajib pajak. serta disarankan kepada KPP Pratama setelah program kebijakan tax amnesty berakhir untuk menerapkan sanksi tegas dengan konsisten bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti tax amnesty menurut Pasal 18 Undang-undang No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK