ABSTRAK Perseteruan antara dua kubu besar dalam perpolitikan Indonesia sudah sangat berimbas kepada banyak kebijakan pemerintah, yakni kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang dipakarsai oleh partai pendukung PDI Perjuangan, PKB, Nasdem, Hanura dan PKP Indonesia. Sedangkan dalam kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang didalamnya terdiri dari partai PAN, PPP, PKS, PBB dan Golkar. Ditengah kisruh yang kian terjadi sosok Zulkifli Hasan hadir ditengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik, pola komunikasi Zulkifli Hasan dapat melerai konflik yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola komunikasi yang dibangun oleh Zulkifli Hasan mampu untuk meredam konflik yang terjadi dalam kubu besar partai politik. Pengaruh pola komunikasi yang diterapkan oleh Zulkifli Hasan untuk meminimalkan konflik yang besar tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian keperpustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian keperpustakaan dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu dengan mempelajari dan mengkaji karya tokoh, pendapat ahli dalam bentuk buku-buku, jurnal, melalui konsepsi ilmuan lainnya melalui media internet. Sedangkan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan cara mewawancarai dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pola komunikasi yang dibangun oleh Zulkifli Hasan berdasarkan atas kepentingan, baik kepentingan individu agar mampu menduduki kursiKetua MPR RI darri dukungan partai politik darikubu KIH maupun KMP dan kepentingan partai politik PAN agar dapat bersatu dalam poros pemerintah. Pola komunikasi yang dibangun oleh Zulkifli Hasan mampu mengantarkan Zulkifli Hasan menjadi ketua MPR dan menjadi ketua umum PAN. Diharapkan kepada Zulkifli Hasan agar mampu membawa perubahan besar dalam dunia perpolitikan di tanah air, di tengah krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Kehadiran PAN sebagai partai pendukung pemerintah mampu untuk memberikan nuansa perpolitikan yang berbeda di Indonesia. Kata kunci: Pola dan Strategi Komunikasi Politik