//

LEGITIMASI POLITIK SIDANG RAKYAT DALAM PENYUSUNAN RAPBK ACEH BARAT DAYA TAHUN 2011

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang AGUS FADHLI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK AGUS FADHLI LEGITIMASI POLITIK SIDANG RAKYAT 2016 DALAM PENYUSUNAN RAPBK ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmupolitik Universitas Syiah Kuala (Zainal Abidin SH, M.S.i) (ii, 57., bibl., app Peran legislatif dalam pengesahan anggaran tentu menjadi tugas wajib dilakukan mengingat legislatif merupakan lembaga keterwakilan rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat di Parlemen. Akan tetapi yang terjadi di Kabupaten Abdya (Aceh Barat Daya) ini sangat berbeda dengan kabupatenkabupaten lainya Ketika Legislatif tidak melakukan pembahasan anggaran RAPBK maka Bupati Abdya (Aceh Barat Daya) selaku Kepala Daerah setempat membahasnya dengan Rakyat langsung. Tentunya ada sebab mengapa terjadi kebuntuan antara legislatif dan eksekutif di Kabupaten Abdya, pada tanggal 3 Maret 2011 di Kabupaten Abdya (Aceh Barat Daya) terjadinya pemngambilan keputusan secara sepihak oleh Bupati setempat dengan mengeluarkan PERBUP (peraturan Bupati) dengan tujuan pelaksanaan sidang rakyat Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya sidang rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya dan untuk mengetahui legitimasi Politik terjadinya sidang rakyat di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti dengan pendekatan kualitatif mencoba menjelaskan fenomena-fenomena dengan mengumpulkan data selengkap-lengkapnya. Dengan penelitian kualitatif peneliti berusaha membangun makna tentang suatu fenomena berdasarkan pandanganpandangan dari para partisipan. Metode penlitian penelitian kualitatif dilakukan berdasarkan kondisi alami dilapangan untuk menggali informasi tanpa berusaha mempengaruhi informan. Melalui penelitian kualitatif, maka data yang dihasilkan adalah data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan. Hasil penelitian ini mengambarkan bahwa terjadinya tarik menarik kepentingan antara Bupati Abdya pada tahun 2011 dengan mayoritas anggota DPRK Abdya yang memang tidak setuju dengan draf anggaran APBK Abdya tahun 2011 yang diajukan oleh Eksekutif dikarenakan anggaran yang diajukan melebihi angka 40% dari total anggaran yang seharusnya dibelanjakan oleh daerah pada tahun 2011. Terbatasnya komunikasi antara eksekutif dengan legeslatif sehingga terjadinya kesalahfahaman dari dua lembaga di Abdya, karena pihak legeslatif menolak RAPBK Abdya yang diajukan oleh eksekutif untuk dapat ditinjau ulang dan diperbaiki, namun pihak eksekutif melalui Sekda Abdya menggangap legeslatif menolak RAPBK yang diajukan oleh eksekutif tanpa dipelejari terlebih dahulu. Untuk pihak legeslatif maupun eksekutif agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Abdya. Kata Kunci : Legitimasi Politik dan Sidang Rakyat.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM MERUMUSKAN PENYUSUNAN DAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA BANDA ACEH (Yeni Sri Lestari, 2020)

KOMUNIKASI POLITIK GUBERNUR ACEH DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (DPRA) DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH-PERUBAHAN (APBA-P) TAHUN 2017-2018 (Ikbal Hilaluddin Zr, 2019)

PERAN ELIT DALAM MENINGKATKAN ELEKTABILITAS JOKOWI DI ACEH BARAT DAYA PADA PEMILU TAHUN 2019 (Muhammad Yasal, 2019)

PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PARTAI POLITIK (STUDI KASUS PADA PARTAI POLITIK DI ACEH BARAT DAYA) (Fedi Mirza Akmal, 2020)

PARTISIPASI PEMILIH PEREMPUAN PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2009 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (Jeli Indra, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy