KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR DI KECAMATAN BUKIT | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH DALAM RANGKA PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR DI KECAMATAN BUKIT


Pengarang

RISTI YULVIA - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1210103010018

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
RISTI YULVIA, 2016 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN
BENER MERIAH DALAM RANGKA
PENGENDALIAN SUMBER DAYA AIR
DI KECAMATAN BUKIT
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala
(Dr. Dahlan, SH., M.Hum., M.Kn)
Bukit merupakan daerah yang mengalami pengendalian hutan tempat
adanya Sumber Daya Air, meskipun sudah banyak peraturan yang ada. Adanya
aktivitas pembukaan hutan secara luas berdampak pada kehidupan masyarakat
seperti banjir, longsor, dan krisis air bersih warga. Kecamatan Bukit memiliki
lahan perkebunan terluas dibandingkan dengan kecamatan lain yang ada di
Kabupaten Bener Meriah, jumlah krisis yang terjadi juga semakin tahun
meningkat. Selain itu Kabupaten Bener Meriah belum memiliki Qanun khusus
tentang perlindungan hutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Bener Meriah dalam Pengendalian Sumber Daya Air Di kecamatan
Bukit. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif, data yang
diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan yang
dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari
Kabupaten Bener Meriah khususnya Kecamatan Bukit dan penelitian kepustakaan
dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahanbahan
bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah kurang efektif dalam
menangani masalah sumber daya air hal disebabkan karena kurangnya komitmen
aparat yang bekerja di lapangan, sosialisasi, reboisasi yang dilakukan bukan
berdasarkan kebutuhan. Dampak yang terjadi akibat tidak terjaganya tempat
sumber daya air terjadi banjir, krisis air, amblasnya tanah dan kekeringan di
sekitar hutan lindung tempat sumber daya air.
Kata Kunci: Kebijakan pemerintah dan pengendalian sumber daya air.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK