PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

   

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH


Pengarang

Samsul Qamar - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1103101010141

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Universitas Syiah Kuala., 2016

Bahasa

Indonesia

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP
TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI
SISTEM ELEKTRONIK DI WILAYAH KOTA
BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 55)pp.,bibl.,tabl.


ABSTRAK

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi Setiap Orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2),
ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6
(enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu
miliar rupiah). Namun dalam kenyataannya penerapan sanksi pidana
belum berjalan secara maksimal, hal ini dapat dilihat masih banyak
ditemukan pelaku perjudian melalui sistem elektronik di sejumlah tempat
yang menyediakan jasa internet di kota Banda Aceh.
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana penerapanpenerapan

sanksi tindak pidana perjudian melalui sistem elektronik dan
kendala-kendala yang dialami dalam penerapan hukum terhadap tindak
pidana perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh.
Data dalam penelitian ini digunakan adalah kepustakaan dan
lapangan, dengan memperoleh data sekunder dan bahan bacaan yang
bersifat teoritis dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan,
serta mewawancarai responden dan informan untuk memperoleh data
primer, sampel yang digunakan purposive sampling dari keseluruhan
populasi secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan sanksi pidana
terhadap perjudian melalui sistem elektronik di kota Banda Aceh belum
maksimal yaitu dalam hal pembuktian mengalami kesulitan untuk
mengadili pelaku perjudian melalui sistem elektronik, lemahnya kordinasi
antar instansi aparat penegak hukum, kurangnya aparat penegak hukum
serta kurangnya keahlian aparat hukum dalam bidang cybercrime
khususnya dalam mengungkap dan memberantas perjudian melalui sistem
elektronik
Disarankan kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan
sanksi pidana agar sesuai dengan aturan yang berlaku dan tujuan
pemidanaan, membuat pengadaan fasilitas komputer digital, melakukan
pelatihan khusus mengenai digital forensik dan cybercrime dimana juga
melakukan pengrekrutan dari luar aparat penegak hukum yang ahli dalam
bidang cyber yaitu kalangan individu, perguruan tinggi dan yang ingin
membantu Polri dalam hal pemberantasan tindak pidana perjudian dalam
sarana teknologi sehingga dalam hal pembuktian tidak adanya kendala dan
putusan hakim dapat berjalan secara optimal.


Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK