//

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN YANG MENJADI TERSANGKA DALAM QANUN JINAYAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Mauliadi - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Mauliadi, 2016 PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN YANG MENJADI TERSANGKA DALAM QANUN JINAYAT (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iah Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (vi,50),pp.,bibl.,tabl. Pasal 227 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ditegaskan antara lain bahwa “Setiap penduduk berhak: atas kedudukan yang sama di depan hukum, mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum, fasilitasi melalui pengadilan, memilih pengacara/penasihat hukum untuk pelindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hukum dan kepentingan mereka di depan pengadilan”. Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh, diperoleh data dari tahun 2013 sampai dengan 2016 masih sedikit bantuan hukum yang diterima oleh masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin yang menjadi tersangka jinayat, dan untuk menjelaskan sedikitnya jumlah penerima bantuan hukum dalam perkara jianayat, serta untuk menjelaskan langkah apa yang telah dilaksanakan oleh lembaga bantuan hukum untuk menangani hambatan serta upaya yang dilakukan dalam pemberian bantuan hukum kepada rakyat miskin yang menjadi tersangka dalam Qanun Jinayat. Perolehan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersifat deskriptif. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tidak terlaksananya pemberian bantuan hukum kepada tersangka jinayat dengan baik meliputi beberapa faktor,adanya pengabaian terhadap hak dan kewajiban, stratifikasi sosial, pendidikan, dan kurangnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sedikitnya jumlah penerima bantuan hukum kepada rakyat miskin dalam perkara jinayat, karena terkendala SDM, fasilitas, sarana, dan prasarana, serta minimnya anggaran. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh organisasi bantuan hukum dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin, berupa sosialisasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Disarankan kepada aparatur negara serta para penegak hukum untuk lebih memperhatikan hak-hak masyarakat yang memerlukan bantuan hukum, dan segera mengatasi kendala yang dihadapi, serta lebih menggiatkan upaya sosialisasi dan koordinasi dengan pihak terkait.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA JINAYAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH) (Gibran Zulian Qausar, 2019)

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL ANAK DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH BARAT (MUHAMMAD IKHWAN ADABI, 2020)

PELAKSANAAN PUTUSAN JARIMAH MAISIR MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO) (Muhammad Fadhil, 2017)

EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM PRODEO PERKARA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH (Muhammad Salda, 2018)

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN DALAM PERKARA PIDANA (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN PIDIE) (Fitria, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy