//

PRINSIP MIRANDA RULE DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang NURFAIZA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK NURFAIZA, PRINSIP MIRANDA RULE DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA DI INDONESIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA 2 0 1 6 (iv, 64), pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H. M.H.) Prinsip Miranda Rule telah diakomodir di beberapa pasal dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu prinsip bagi penyidik untuk menghadirkan penasihat hukum atau berkonsultasi bagi tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan (Pasal 54, 55) dan prinsip untuk disediakan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu (Pasal 56 ayat (1). Dalam prakteknya ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan prinsip Miranda Rule dalam hukum pidana di Indonesia, hambatan dalam penerapan Prinsip Miranda Rule dalam hukum pidana di Indonesia dan upaya yang ditempuh untuk mengatasi hambatan dalam penerapan prinsip Miranda Rule dalam hukum pidana di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan atau library research yaitu penelitian yang hanya membaca atau menganalisa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian ini, menunjukan bahwa prinsip Miranda Rule, yang telah diakomodir dalam KUHAP, dalam prakteknya di Indonesia tidak dilaksanakan dengan baik, yaitu hak untuk menghadirkan dan berkonsultasi dengan penasihat hukum sebelum dilakukan pemeriksaan, serta hak untuk disediakan penasihat hukum bagi tersangka yang tidak mampu, sedangkan terkait dengan hak untuk tidak menjawab atau diam sebelum dilakukan pemeriksaan tidak diatur secara jelas dalam KUHAP. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa, masih banyak tersangka yang tidak di dampingi oleh penasihat hukum pada saat pemeriksaan, dimana dengan tidak di dampinginnya tersangka oleh penasehat hukum, menyebabkan penyidik dapat dengan mudah melakukan kekerasan fisik maupun psikis terhadap tersangka. Bagi penyidik itu sendiri dapat dituntut dan dikenakan pidana penjara atau denda sesuai dengan Pasal 422 KUHP. Tidak di dampinginya tersangka oleh penasehat hukum, maka sesungguhnya akan berakibat pada tidak sahnya tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sebagaimana yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993, dalam pertimbangannya menyatakan “ apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi, seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima. Disarankan agar dalam Revisi KUHAP semua prinsip Miranda Rule dapat diterapkan dan adanya sanksi yang jelas apabila prinsip-prinsip Miranda Rule itu di abaikan atau dilanggar oleh instansi yang berwenang.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KAJIAN TERHADAP KONSEPSI HAK UNTUK DIAM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA (WAN RENI RITANTI, 2018)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM (SITI JUBAIDAH, 2017)

KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (Satria Ferry, 2019)

KUALIFIKASI AHLI DALAM SISTEM PEMBUKTIAN PIDANA INDONESIA (fadhlurrahman, 2016)

CONCURSUS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN QANUN JINAYAT (T. Farid Arisyah, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy