//

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS III SIGLI

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Mutia Sari - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK MUTIA SARI, PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS III SIGLI 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,62),pp.,tabl.,bibl.,app. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Narapidana merupakan terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 1995 Pasal 1 angka 5 yaitu: “Seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dengan demikian narapidana juga dipandang sebagai seseorang yang sedang menjalani masa hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya serta di tempatkan di lembaga pemasyarakatan dan kehilangan setengah dari kemerdekaan. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah pemenuhan hak untuk narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli sudah terpenuhi, hambatan yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli dalam pemenuhan hak narapidana wanita dan upaya pihak Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli dalam mengatasi hambatan tersebut. Untuk memperoleh data dalam skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan guna memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas III Sigli belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini bisa dilihat masih adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya dukungan yang diberikan dari pusat, terbatasnya sumber daya manusia untuk dapat berjalannya program pembinaan Narapidana wanita dengan baik, serta membangun kerja sama yang baik antara petugas LAPAS dengan Narapidana wanitanya dan kurangnya anggaran untuk operasional pembinaan narapidana dan latihan kerja bagi narapidana. Disarankan kepada pihak LAPAS agar melakukan pengrekrutan petugas wanita yang memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan memiliki dedikasi terhadap pembinaan narapidana wanita, menyiapkan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) untuk di advokasi ke Pusat atau ke Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Aceh untuk pemenuhan sarana dan prasarana. Selanjutnya disarankan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM RI kantor wilayah Aceh untuk melakukan monitoring evaluasi untuk mengetahui kondisi narapidana di LAPAS Wanita Klas III Sigli.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KLAS IIA TANJUNG GUSTA (SUATU PENELITIAN DI KOTA MEDAN) (SYAWALUDDIN SITOMPUL, 2016)

LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA IIA BANDA ACEH TEMA : ARSITEKTUR PERILAKU (Muhammad Iqbal, 2017)

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KLAS II B SIGLI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (Kurnia Dwi Mantri Abi, 2017)

POLA PEMBINAAN PEMASYARAKATAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA BANDA ACEH) (Zakiatul Ula, 2016)

PENGARUH PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN (PENELITIAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A BANDA ACEH) (Willy mirza, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy