//

PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP SAKSI DAN KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang ANDIKA PRATAMA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK ANDIKA PRATAMA PERBANDINGAN PERLINDUNGAN TERHADAP (2016) SAKSI DAN KORBAN KEJAHATAN DI INDONESIA DAN NEW ZEALAND Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 83), pp, bibl. (MAHFUD, S. H., LL.M.) Di Indonesia lembaga yang secara khusus menangani masalah pemberian kompensasi tehadap korban kejahatan dalam hal ini dibebankan pada LPSK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disebut (UUPSK). Di New Zealand di dasarkan pada “Criminal Injuries Compensation Act” tahun 1963. di sini Badan (Tribunal) ini berwenang memberikan kompensasi kepada orang yang terluka atau terbunuh dalam kejahatan dan juga bertindak sebagai Komisi Penyidik (Commission of Inquiry). Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja kriteria saksi dan korban yang dapat diberikan kompensasi dan restitusi, bentuk-bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana, serta pemberian kompensasi dan restitusi terhadap saksi dan korban tindak pidana di Indonesia dengan New Zealand. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini, dilakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen dan hal lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, kriteria saksi dan korban di Indonesia diberikan kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan. Di New Zealand didasarkan pada “Criminal Injuries Compensation Act” 1963 dan “Accident Compensation Act” 2001. Bentuk perlindungan terhadap saksi dan korban dalam UUPSK, saksi dan korban dapat berupa perlindungan fisik dan psikis, hukum, dan pemenuhan hak prosedural saksi. Sedangkan di New Zealand telah dibentuk NWPP bentuk perlindungan santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Pemberian Kompensasi dan Restitusi di Indonesia diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai kepada pengadilan melalui LPSK sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008. Di New Zealand pemberian kepada korban dipertimbangkan oleh badan khusus yang disebut “Crimes Compensation Tribunal” juga bertindak sebagai Komisi Penyidik (Commission of Inquiry). Di sarankan kepada pemerintah ke depan dapat menyempurnakan Pasal 5 ayat (2) mengenai hak korban pada kasus tertentu. Dan kepada pemerintah New Zealand, meskipun dalam menjalankan program NWPP menyediakan dana yang tidak terbatas tetapi perlu disempurnakan lagi “Criminal Injuries Compensation Act” dalam memberikan kompensasi kepada korban yang jumlahnya sangat signifikan.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (Ibnu Sabil, 2016)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN). (AFZA SUHENDRA, 2018)

ANALISIS YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAPOR (WHISTLE BLOWER) DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAPKASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (ENI SURIATI, 2015)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (AGUNG HIDAYATULLAH, 2018)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS KORBAN PEMERKOSAAN (CUT MIZANA, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy