//

PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Ibnu Sabil - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK IBNU SABIL, 2016 PERBANDINGAN KONSEP PERLINDUNGAN SAKSI DALAM PERKARA PIDANA MENURUT HUKUM PIDANA INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 60), pp., tabl., bibl., (Dr. DAHLAN ALI, S.H., M.Hum., M.Kn.) Keberhasilan peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap dalam proses peradilan, terutama yang berkenaan dengan saksi dan korban. Dalam hukum pidana, perlindungan terhadap saksi dan korban dilaksanakan oleh LPSK berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Pasal 3 menegaskan Perlindungan saksi berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum. Ditinjau dari sistem hukum Islam terkait perlindungan saksi terdapat dalam al-Qur’an, al-hadits maupun pendapat para ulama. Dalam hukum Islam lembaga yang memberikan perlindungan adalah al-Hisbah yang proses perlindungannya secara hukum ta’zir (berdasarkan kewenangan ulil amri). Menurut hukum Islam perlindungan itu terbagi atas perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta, Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan konsep perlindungan saksi dalam perkara pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum Islam dan menjelaskan analisis perbandingan terhadap perlindungan saksi dalam perkara pidana menurut hukum pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pembahasan skripsi ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif komperatif (perbandingan). Hasil penelitian menjelaskan, perlindungan saksi dalam hukum pidana dilaksanakan oleh LPSK berdasarkan UU No. 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dan perlindungan yang diberikan adalah perlindungan terhadap jiwa, kehormatan dan harta. Perlindungan saksi dalam Hukum Islam bersumber dari al-Qur’an, al-Hadits dan pendapat ulama. Lembaga perlindungan saksi dalam Islam adalah al Hisbah yang perlindungannya sesuai hukum ta’zir. Persamaan keduanya adalah sama-sama memiliki kewajiban untuk menyampaikan kesaksian secara benar tentang sesuatu yang ia lihat, ia dengar dan atau ia alami sendiri dan sama-sama bertujuan melindungi para saksi dalam upaya pemenuhan pemberian rasa aman sehingga terlepas dari ancaman-ancaman orang lain. Perbedaan keduanya adalah terletak pada dasar hukum, syarat dan macam-macam saksi, lembaga yang melindungi saksi dan perlindungan saksi. Disarankan kepada pemerintah agar dapat memasukkan konsep perlindungan saksi dalam Islam seperti perlindungan agama ke dalam undang undang Nomor 13 tahun 2006 demi kesempurnaannya. Disarankan kepada saksi agar menyampaikan kesaksiannya secara benar dan bukan kesaksian palsu.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Rita Maryati, 2014)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SAKSI PELAKU (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (AGUNG HIDAYATULLAH, 2018)

PIDANA MATI DAN TATA CARA PELAKSANAANNYA BERDASARKAN HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM (ASHARI, 2016)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH) (TRIA HUMAIRA, 2016)

TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISELESAIKAN SECARA DAMAI BERDASARKAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DAN HUKUM PIDANA ISLAM (SITI JUBAIDAH, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy