//

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MELVI SALSABIL AZRIANDA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Melvi Salsabil Azrianda, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN KOSMETIK YANG TIDAK TERDAFTAR PADA BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) 2016 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi , 66) pp,. tabl ,. bibl,. app. RISMAWATI, S.H., M.Hum. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah mengatur sejumlah hak konsumen dimana konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1175/MENKES/PER.VIII/2010 Tentang Izin Kosmetik menyebutkan bahwa kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan. Namun dalam kenyataannya masih ditemukan kosmetik yang beredar tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM, fakto r yang menyebabkan terjadinya peredaran kosmetik yang tidak terdaftar BPOM dan upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan konsumen produk kosmetik yang tidak terdaftar pada BPOM. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan penelitian pelaksanaan di lapangan dengan mengacu pada keilmuan hukum yang menggunakan metode pendekatan penelitian lapangan (field research) dan kepustakaan (library research). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Perlindungan Hukum terhadap pengguna kosmetik tidak terdaftar pada BPOM pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-Undangan terkait perlindungan konsumen pengguna kosmetik.Namun, pengguna kosmetik belum terlindungi karena pemerintah belum bisa menghentikan kosmetik tersebut beredar. Produk kosmetik tersebut beredar karena faktor kosmetik berasal dari luar negeri masuk melalui pelabuhan tidak resmi, mahalnya syarat untuk pendaftaran, tingginya permintaan pasar, ketidaktahuan masyarakat akan bahaya kosmetik tidak terdaftar BPOM, kurangnya kesadaran hukum dan faktor kurang tegasnya sanksi. Upaya pemerintah dalam melindungi kepentingan konsumen melakukan program pemberdayaan masyarakat/produsen, Meningkatkan pengawasan, dan penjatuhan sanksi. Disarankan kepada pelaku usaha agar dalam melaksanakan kegiatan usahanya haruslah mematuhi segala peraturan dan prosedur yang berlaku. Kepada konsumen agar lebih teliti dalam memilih produk, serta memperhatikan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Kepada BBPOM agar dalam melakukan pengawasan BBPOM juga mengawasi kosmetik di tempat penjualan pakaian dan BBPOM tidak hanya mengawasi penjual kosmetik tetapi juga melakukan pengawasan pada distributor.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMENATAS PENGGUNAAAN KOSMETIK KRIM PEMUTIH BERBAHAYA (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN BAITURRAHMAN, BANDA ACEH) (SYARIFAH SAFFANAH, 2018)

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KOSMETIK YANG DIJUAL SECARA ONLINE DI KOTA BANDA ACEH (MONARISA SALSABILLA, 2015)

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN KADALUARSA DI WARUNG KELONTONG (SUATU PENELITIAN DI KECAMATAN KRUENG BARONA JAYA) (MUHAMMAD ARIEF RIZKI, 2021)

UPAYA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENGAWASI PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BANDA ACEH (AHMAD JAKA SOEMANTRIE, 2020)

TANGGUNGJAWAB BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TERHADAP PEREDARAN OBAT ASING YANG TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA INDONESIA PADA LABEL KEMASANNYA DI KOTA BANDA ACEH (ZUHRA MUJADIDIWWADUDU, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy