//

PELAKSANAAN SISTEM E-AUDIT PADA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH OLEH BPK RI

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang richard olbi - Personal Name

Abstrak/Catatan

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK RI dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugasnya BPK berwenang menentukan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Berdasarkan peraturan tersebut digunakan metode pemeriksaan dengan sistem eaudit. Namun dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah peraturan yang berlaku dan masih terdapat permasalahan. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan sistem e-audit pada pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan sistem e-audit, dan upaya untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan sistem e-audit. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu mempelajari buku teori, perundang-undangan, serta tulisan ilmiah. Sedangkan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dengan mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sistem e-audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu masih ada tim pemeriksaan yang tidak menyampaikan surat tugas, tim audit tidak menyampaikan laporan hasil pemeriksaan untuk diunggah pada portal e-audit, serta pelaksanaan pemeriksaan dengan e-audit masih melebihi batas waktu yang ditentukan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi kendala yaitu masih kurangnya sosialisasi dan pendidikan terkait mekanisme teknis pelaksanaan e-audit dan pengiriman data dari auditee tidak tepat waktu dan lengkap. BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh telah melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala dengan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, meningkatkan pendidikan dan sosialisasi terkait mekanisme teknis e-audit, serta memperbaiki pengawasan terhadap pemanfaatan sistem e-audit. Disarankan kepada BPK Perwakilan Provinsi Aceh untuk meningkatkan keahlian teknis penerapan sistem e-audit bagi para pengguna e-audit, menyiapkan anggaran untuk koordinasi dengan pihak terkait, menyusun tim pengawas untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem e-audit, serta membuat suatu peraturan yang dapat memaksakan penggunaan sistem e-audit bagi para auditee.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PELAKSANAAN SISTEM E-AUDIT PADA PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH ACEH OLEH BPK RI (richard olbi, 2016)

PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PERAN AUDIT INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (FURQAN, 2018)

PENGARUH PERAN MASYARAKAT MADANI DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP OPINI AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH) (JUANDA SURYA, 2017)

PENGARUH TEMUAN AUDIT DAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI ACEH (MAULIDYA RAHMI, 2020)

PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, AUDIT TENURE, SPESIALISASI INDUSTRI AUDITOR, DAN AUDIT FEE TERHADAP INTEGRITAS LAPORAN KEUANGAN (Nilna Elvia, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy