//

DAMPAK MUTASI PEJABAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang RIZKA BUNAIYA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK RIZKA BUNAIYA, 2016 DAMPAK MUTASI PEJABAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 85), pp, tabl, bibl, app (Dr. Effendi Hasan, MA) Bupati Aceh Barat Daya dalam melakukan mutasi pejabat pemerintah di Kantor Bupati masih belum menjalankan beberapa konsep Good Governace, karena dalam proses mutasi keputusan akhir tetap menggunakan hak prerogratif Bupati dalam menentukan pejabat-pejabat yang akan dimutasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak mutasi pejabat dan kendala Bupati terhadap upaya pelaksanaan konsep Good Governace di Kabupaten Aceh Barat Daya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting dari kantor Bupati Aceh Barat Daya. Sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan membaca buku teks, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak mutasi terdiri dari dua indikator, yaitu positif dan negatif. Dampak positif diantaranya: Menciptakan semangat kerja terhadap pejabat yang dimutasi, mengurangi rasa bosan terhadap pejabat yang dimutasi, memenuhi penempatan pejabat sesuai dengan jabatan dan kepangkatannya dan tercapainya tujuan pemerintahan yang baik. Dampak negatif diantaranya: menurunnya tingkat efektifitas kerja terhadap pejabat yang dimutasi, mutasi dianggap sebagai hukuman dan buruknya citra birokrasi. Selain itu kendala bagi Bupati dalam mewujudkan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu: Rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat dalam mengurus kepentingannya, besarnya kewenangan masyarakat dalam mengkritik pemerintahan, kurangnya tingkat responsivitas pejabat terhadap kepentingan masyarakat dan kurang optimalnya pejabat dalam bekerja. Kata Kunci : Good Governance dan Reformasi Birokrasi.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

EVALUASI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENYELENGGARAAN BUMDES DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA (PUTRI APRILIA, 2020)

MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA BERBASIS GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE (GUG) PADA STKIP BINA BANGSA GETSEMPENA (Rossiana BR Ginting, 2021)

PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP GOOD GOVERNANCE DAN DAMPAKNYA PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN (STUDI PADA SKPA PEMERINTAH ACEH) (Yusniyar, 2016)

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS REFORMASI DAN BIOKRASI DAN E-GOVERNTMENT DALAM MENINGKATKAN KINERJA : STUDI EMPIRIS PADA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NANIK KURNIAWATI, 2019)

PENERAPAN PRINSIP–PRINSIP GOOD GOVERNANCE OLEH APARATUR PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN KLUET UTARA KABUPATEN ACEH SELATAN (Safrijal, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy