//

PELANGGARAN TERHADAP RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Ramazana - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK RAMAZANA, 2015 PELANGGARAN TERHADAP RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,59), pp, tabl, bibl Dr. Mohd. Din S.H,M.H Qanun Nomor 11 Tahun 2004 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Pasal 30 ayat (1) berbunyi “Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang”. Namun pada kenyataannya banyak masyarakat Kota Banda Aceh yang tidak membayar retribusi izin mendirikan bangunan, sehingga setiap tahunnya berdampak pada kerugian keuangan Kota Banda Aceh. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan wajib retribusi tidak membayar retribusi bangunan, kendala PPNS dalam penyidikan pelanggaran retribusi bangunan dan peran PPNS dalam menanggulangi kerugian keuangan daerah akibat retribusi bangunan di Kota Banda Aceh. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan dan artikel serta tulisan ilmiah, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor wajib retribusi tidak membayar retribusi karena ketidaktahuan adanya aturan hukum, faktor ekonomi, faktor lingkungan dan rendahnya kesadaraan hukum masyarakat, maka disinilah tugas aparat penegak hukum untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Kendala yang dialami oleh PPNS dalam penyidikan ialah terbatasnya jumlah penyidik, tim pemerintah kota belum terpadu, jangka waktu teguran panjang, teguran penyidik sering diabaikan, tidak adanya anggaran penindakan dan kurangnya sarana dan prasarana. Adapun peran PPNS dalam menanggulangi kerugian keuangan daerah diantaranya sosialisasi bersama tim terpadu, koordinasi tim terpadu, pengawasan, teguran, pemanggilan pelanggar dan eksekusi. Disarankan agar masyarakat mematuhi ketentuan hukum IMB. Disarankan PPNS lebih rutin melakukan pengawasan serta sosialisasi dan disarankan kepada Pemerintah Kota Banda Aceh untuk menambah jumlah penyidik serta membentuk tim khusus IMB.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KOTA BANDA ACEH (SALMAN AL FARISYI, 2018)

TINDAK PIDANA PELANGGARAN IZIN GANGGUAN (HO) DI KOTA BANDA ACEH (Nadya Riana, 2016)

FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DALAM PENGAWASAN TERHADAP IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DAN KAITANNYA DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (T. RENDYANSYAH, 2013)

PROSEDUR PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DANA RETRIBUSI DAERAH BERDASARKAN SURAT TANDA SETORAN BANK PADA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANDA ACEH (SONYA SARAH DEVI, 2017)

ANALISIS KONTRIBUSI PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDA ACEH (YASNIVA, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy