//

PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUMKABUPATEN BIREUEN)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang MUHAMMAD ARIF YANDI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK MUHAMMAD ARIF YANDI, 2016 PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kabupaten Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,55), pp, bibl M. IQBAL, S.H., M.H. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanPasal 29 yang berbunyi “Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidiksebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” dengan adanya peranan penyidik pegawai negeri sipil yang tercantum dalam Undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja sehingga illegal logging tidak terjadi kembali. Namun pada kenyataannya kinerja PPNS dinas kehutanan belum maksimal hal ini ditandai dengan banyaknya hambatan yang dihadapi oleh penyidik. Tujuan penulisan skripsi ini yaitu untuk menjelaskan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penanggulangan tindak pidana illegal loggingdan hambatan PPNS dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana illegal logging. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian kepustakaan menghasilkan data sekunder yaitu dengan mempelajari buku, teori, perundang-undangan dan artikel serta tulisan ilmiah, sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan melakukan wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan yang dilakukan PPNS selama ini berupa menjalin hubungan baik dengan penyidik kepolisian, sosialisasi pencegahan kerusakan hutan bersama penyidik kepolisian kepada masyarakat, pengawasan bersama polisi hutan dan menerima laporan masyarakat. PPNS juga mengalami hambatan selama ini, seperti terbatasnya Jumlah PPNSdinas kehutanan Kabupaten Bireuen, rendahnya kesadaran hukum masyarakat disekitar kawasan hutan, keterbatasan dana operasional penyidikan dan pencegahan illegal logging, kurangnya sarana dan prasarana, tidak adanya pengawasan secara intensif oleh Polres Bireuen terhadap PPNS dan lemahnya pengawasan hutan dan koordinasi antara aparat penegak hukum Disarankan kepada dinas kehutanan Kabupaten Bireuen untuk menambah PPNS guna meningkatkan pengawasan dan pencegahan serta penanggulangan kejahatan illegal loggingdandisarankan kepada Polres Kabupaten Bireuen untuk menjalankan Peraturan Kapolri No 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi PPNS, sehingga dengan adanya pengawasan dapat meningkatkan kinerja PPNS.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING (SUATU PENELITIAN DI KABUPATEN ACEH SELATAN) (Listiya Fadhillia, 2016)

TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU SECARA ILLEGAL DI KAWASAN HUTAN ( STUDI PENELITIAN DI KAWASAN BENER MERIAH) (Muhammad Yani, 2021)

TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTAN LINDUNG BEUTONG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR NAGAN RAYA) (FITRIA ULJA, 2019)

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA JENIS SABU OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH) (Widya Putri, 2018)

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING (STUDI ANALISIS DI KECAMATAN TANGSE DAN GEUMPANG MENURUT PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN) (MUHAMMAD ROZAKI, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy