//

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENOLAKAN PEMBAYARAN DENGAN MATA UANG RUPIAH DI KOTA BANDA ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang ANGGA DHIPINTO - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Angga Dhipinto, (2015) PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENOLAKAN PEMBAYARAN DENGAN MATA UANG RUPIAH DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55) pp., tabl.,bibl. Mukhlis, S.H, M.Hum Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang menyebutkan ”Setiap orang dilarang menolak untuk menerima Rupiah yang penyerahannya dimaksudkan sebagai pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban yang harus dipenuhi dengan Rupiah dan/atau untuk transaksi keuangan lainnya di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali karena terdapat keraguan atas keaslian Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Namun pada kenyataannya ditemukan pelanggaran penolakan pembayaran dengan mata uang Rupiah oleh sejumlah masyarakat. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor terjadinya penolakan pembayaran dengan mata uang Rupiah, penerapan sanksi pidana tehadap penolakan pembayaran dengan mata uang Rupiah, dan upaya yang telah dilakukan dalam menanggulangi pelanggaran penolakan pembayaran dengan mata uang Rupiah. Untuk memperoleh data, dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang, dan tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor penyebab pedagang di Kota Banda Aceh melakukan tindak pidana penolakan pembayaran dengan mata uang Rupiah yaitu Faktor Lingkungan, Faktor Inflasi, Faktor Efisiensi dan Faktor Kesadaran Hukum yang Rendah. Penerapan sanksi pidana terhadap Penolakan pembayaran dengan mata uang Rupiah khususnya di Kota Banda Aceh tidak berjalan dengan semestinya, terbukti dengan data dari Polresta Banda Aceh yang menyatakan bahwa tidak adanya penerapan sanksi pidana terhadap pelanggaran tersebut, karena tidak adanya pelaporan sehingga tidak dapat diproses. Sedangkan upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana ini antara lain telah dilakukan oleh instansi terkait yaitu Bank Indonesia dengan cara melakukan penyuluhan-penyuluhan atau sosialisasi dan mengirimkan surat teguran kepada pelaku pelanggaran. Diharapkan kepada seluruh instansi baik Bank Indonesia atau penegak hukum agar lebih maksimal dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana ini, dengan semakin aktif melakukan sosialisasi serta menindak pelaku pelanggaran penolakan pembayaran dengan mata uang Rupiah tersebut.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENOLAKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI BANDA ACEH) (DIANDRA AYASHA SOESM, 2017)

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN MATA UANG RUPIAH PALSU (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Sally Octami Jasa, 2017)

RANCANGAN PENDETEKSI UANG PALSU DENGAN MENGGUNAKAN LED ULTRAVIOLET (Munawwarah, 2016)

TINDAK PIDANA PEREDARAN UANG PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI IDI) (A. HAFIDZ AL-QADRI, 2020)

PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG TANPA IZIN DI KOTA BANDAACEH (NURHUSNINA ASRIYANTI, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy