KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PATAI ACEH (STUDI PENELITIAN DI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI ACEH) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PATAI ACEH (STUDI PENELITIAN DI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI ACEH)


Pengarang

Zahratun Nafis - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

0910103010002

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala., 2013

Bahasa

Indonesia

No Classification

324.3

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Partai Aceh yang mendominasi kursi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak mempunyai keterwakilan perempuan yang berasal dari Partai Aceh. Jumlah keseluruhan anggota perempuan di Partai Aceh memenuhi kuota 30 %. Oleh karena itu diyakini banyak hal yang dapat menjadi alasan terhadap tidak adanya keterwakilan perempuan dari Partai Aceh. Sehingga diperlukannya suatu kajian untuk melihat bagaimana peran perempuan dalam partai politik lokal, khususnya Partai Aceh.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah pengurus perempuan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh telah memenuhi kuota, menganalisis kewenangan perempuan dalam Partai Aceh dilihat dari jabatan dan fungsi di dalam partai dan untuk menelaah kontribusi perempuan Partai Aceh dalam pengambilan keputusan politik dalam internal Partai Aceh.
Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengkaji buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Aceh tidak memenuhi kuota 30% sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan, perempuan di dalam Partai Aceh diberikan kewenangan mutlak dalam hal peningkatan kapasitas perempuan yang ada di Aceh, tanpa ada diskriminasi mengenai keterlibatan perempuan dalam partai politik. Serta perempuan ikut serta dalam rapat internal pengurus dan perempuan diberikan hak untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, hasil keputusan terakhir tetap berdasarkan musyawarah dan voting.
Saran yang dapat dikemukakan yaitu upaya partai politik memperhatikan perempuan yang ada di dalam partai politik untuk pemenuhan kepengurusan di dalam partai dan memperhatikan keterlibatan perempuan dalam pemenuhan kualitasnya. Perempuan harus meningkatkan kepercayaan dirinya dan memahami pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Partai politik yang ada di Aceh diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia, pengalaman organisasi, dan wawasan anggota perempuan di dalam partai.
Kata kunci: Keterwakilan, Partai Aceh

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK