//

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 160/PID.B/2013/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang YAYU SAFRINA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK YAYU SAFRINA, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 160/PID.B/2013/PN.BNA 2016 TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 89) pp, bibl, app. (Dr. Dahlan Ali, S.H.,M.Hum.,M.Kn) Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997Tentang Pengadilan Anak diatur mengenai proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapandengan hukum. Hakim dalam membuat putusannya harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk mempertimbangkan dari aspek non yuridis si anak.Namun putusan No.160/PID.B/2013/PN.BNA tidak sesuai dengan Pasal 28 ayat (2)Undang-Undang No 3 tahun 1997 yaitu pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda selain itu tidak adanya pertimbangan faktor-faktor non yuridis dan penerapannya dalam amar putusan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan sesuai atau tidaknya terhadap terdakwa tidak diberikan wajib latihan kerja sebagai pengganti denda, sebagaimana ketentuan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan untuk menjelaskan pertimbangan aspek non yuridis yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam putusannya. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif (kepustakaan).Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan No. 160/PID.B/2013/PN.BNA Menurut Pasal 28 ayat (2) denda yang tidak dapat dibayar diganti dengan wajib latihan kerja.Selain itu hakim tidak mempertimbangkan faktor-faktor non yuridis yang melandasi putusan tersebut terutama faktor psikologis anak. Disarankan kepada para hakim untuk melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara pelaksanaan yang terdapat dalam ketentuan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran. para penegak hukum yang menangani perkara anak hendaknya benar-benar menguasai dan memahami aturan hukum yang menyangkut anak.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR 160/PID.B/2013/PN.BNA TENTANG TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (YAYU SAFRINA, 2016)

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (T.ERU FADHILLAH, 2017)

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (ROSA OKVIANTI, 2017)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUKON NOMOR 224/PID.B/2013/PN-LSK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (nadya dimas riandini, 2016)

STUDI KASUS PUTUSAN SELA PENGADILAN NEGERI LHOKSUKON NOMOR 260/PID.SUS/2019/PN.LSK TENTANG PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK (ANANDA DESTI AQILLA, 2021)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy