//

DEPENALISASI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEMIS

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Fara Harisa - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK FARA HARISA, DEPENALISASI TERHADAP TINDAK PIDANA MENGEMIS Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,54) pp.,tabl.,bibl., Dr. Dahlan Ali, S.H ., M.Hum., M.Kn Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa perbuatan mengemis dihukum dengan pidana kurungan selama enam minggu. Hal ini berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Harusnya ada sanksi lain yang lebih baik diterapkan selain mempidanakan pengemis tersebut. Seperti bagaimana konsep depenalisasi terhadap perbuatan mengemis dalam kebijakan hukum pidana, apakah tujuan dari depenalisasi terhadap pengemis, dan bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap pengemis. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengakaji uapaya depenalisasi terhadap pengemis, menjelaskan pentingnya dilakukan depenalisasi terhadap pengemis, dan juga mengkaji upaya penanggulangan terhadap pengemis yang dilakukan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris yaitu teknik pengumpulan data dengan memperoleh informasi melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis data-data kepustakaan, sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Pada dasarnya mengemis bukanlah suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa suatu perbuatan tidak dapat di katakan sebagai kriminal jika tidak terdapat kehendak jahat di dalamnya, jadi sudah seharusnya penegakan hukum pidana diharmonisasikan dengan peraturan yang lebih tinggi. Oleh karena itu depenalisasi terhadap pengemis merupakan salah satu solusi yang baik untuk memberikan sanksi lain daripada sanksi pidana seperti sanksi denda dan sanksi sosial. Sekiranya sanksi ini dapat dipertimbangkan dengan baik oleh pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan hukum pidana harus dapat mengusahakan, membuat atau merumuskan suatu undang-undangan yang baik yang mengeskpresikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan ketertiban dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat juga menciptakan suasana yang aman dan tentram. Untuk penanggulangan pengemis dapat meliputi usah-usaha preventif, represif, dan rehabilitatif yang bertujuan mencegah meluasnya pengaruh perbuatan mengemis di dalam masyarakat. Juga pengawasan yang ketat dari pemerintah setempat dalam menertibkan dan mengurangi jumlah pengemis.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN PRAJURIT TNI DARI DINAS MILITER (Mokhammad Alfan, 2016)

TINDAK PIDANA TERHADAP HARTA BENDA YANG DILAKUKAN OLEH SANTRI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA(SUATU PENELITIAN DI PONPES MODERN AL-FALAH ABU LAM U ACEH BESAR) (M FAISAL BIN ZAMZAMI, 2020)

UPAYA KEJAKSAAN DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI BANDA ACEH) (Alfi Anzista, 2016)

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN SEPEDA MOTOR (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLISI RESORT PIDIE) (zikra, 2016)

TINDAK PIDANA PENADAHAN YANG DIADILI BUKAN DI TEMPAT TERJADINYA TINDAK PIDANA (LOCUS DELICTI) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Dian Astara, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy