//

PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN NEGARA REPUBLIK FILIPINA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang IPAK SIMAH RIZKI - Personal Name

Abstrak/Catatan

Sistem ketatanegaraan Indonesia dan Filipina mempunyai kesamaan yaitu sistem demokrasi dalam pengaturan pemerintahannya dan menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai landasan dasar negara serta mencantumkan Hak Asasi Manusia. Walaupun demikian terdapat perbedaan dalam praktek perlindungan antara HAM diantara keduanya. Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia dan Konstitusi 1987 Filipina memiliki karateristik dan penerapan tersendiri sehingga menarik untuk ditelusuri lebih dalam dengan menggunakan kerangka ilmiah mengenai persamaan dan perbedaannya. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan persamaan dalam perlindungan HAM di dalam konstitusi Indonesia dan Filipina dan juga untuk mengetahui perbedaan dalam perlindungan HAM di dalam konstitusi Indonesia dan Filipina. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dengan metode perbandingan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur dan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian diketahui Persamaannya yaitu sistem pemerintahannya berasaskan demokrasi dan dalam pengaturan pemerintahannya konstitusi dijadikan sebagai landasan dasar negara dimana di dalamnya tercantum ketentuan tentang Hak Asasi Manusia, kemudian dalam hal batasan-batasan konstitusional atas kekuasaan Pemerintah, amendemen dan revisi konstitusi secara prinsipil, pertanggungjawaban pejabat pemerintah, undang-undang yang berkenaan dengan penahanan tanpa tuduhan atau persidangan, undang-undang yang berkenaan dengan perlakuan atau penghukuman di luar proses hukum, hak untuk diberitahu mengenai dakwaan, untuk mempersiapkan pembelaan dan untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum, undang-undang yang berkenaan dengan banding, pelatihan dan sumber-sumber daya untuk jaksa, hakim dan pejabat yudisial. Namun beberapa perbedaan prinsip diantaranya dalam hal Penegakan hukum yang afektif, adil dan sama, Di Filipina lebih spesifik, Undang-undang yang berkenaan dengan rehabilitasi bagi korban, di Indonesia belum diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Disarankan agar Negara Indonesia khususnya dapat lebih terbuka dalam menjalin kerjasama bilateral di bidang perlindungan HAM dan penerapannya di negara masing-masing untuk mengantisipasi dan menselaraskan penegakkan hukum dalam perlindungan HAM agar tidak menjadi kendala dan hambatan utama jika ada warga negara kedua belah pihak memerlukan perlindungan hukum serta penegakan hukum oleh negaranya masing-masing.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGAWAL HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (JUDICIAL REVIEW SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA PERBANDINGAN ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK AFRIKA SELATAN) (Iswadi, 2014)

PERBANDINGAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI ANTARA NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN NEGARA REPUBLIK CHILI (fahril firmansyah, 2016)

PERKEMBANGAN KONSEP HAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI DAN PENAFSIRAN PEMBATASAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945 PASCA AMANDEMEN (MUHAMMAD TAUFIQ, 2020)

STUDI PERBANDINGAN KEKUASAAN PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN KEKUASAAN PRESIDEN NEGARA REPUBLIK PERANCIS (Ramadhan, 2016)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (Mohd. Zulfiendri, 2014)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy