//

MEKANISME REKONSILIASI IURAN DAN PELAPORAN UPAH TENAGA KERJA PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG BANDA ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang SYAHRUL HIDAYAT - Personal Name

Abstrak/Catatan

BAB V PENUTUP Sebagai uraian terakhir dari Laporan Kerja Praktek ini, penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan pembahasan yang penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, dan memberikan saran-saran yang mungkin bermanfaat bagi perusahaan. 5.1 Kesimpulan 1. Mekanisme rekonsiliasi terhadap pembayaran iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan BPJS Ketenagakerjaan selalu membuat rincian laporan iuran perusahaan dengan upah yan g valid setiap bulannya, untuk memulihkan hubungan kedua belah pihak dalam menyelesaikan perbedaan data yang disampaikan perusahaan kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan, sehingga menghasilkan data yang balance. 2. Prosedur pelaporan iuran upah tenaga kerja pada BPJS Ketenagakerjaan sangatlah bagus. Meski memiliki jumlah pegawai yang sedikit namun BPJS Ketenagakerjaan mempunyai pembagian fungsi yang cukup baik yakni dengan jumlah pegawai 21 orang mampu membagi fungsi pelaporan iuran kedalam 4 (empat) fungsi yankni fungsi administrasi, fungsi keuangan, fungsi teknologi dan informasi dan juga fungsi pemasaran. Dilengkapi dengan dokumen atau formulir-formulir yang lengkap dan efektif. Dalam pencatatan transaksi telah dilakukan dengan komputerisasi dengan berbagai aplikasinya hanya sebagian saja yang 47 dilakukan dengan manual. Unsur pengendalian intern perusahaan yang diterapkan adalah sebagai berikut: semua penggunaan bukti kas masuk, dokumen atau formulir diberi nomor urut tercetak berdasarkan NPP dan semua penerimaan i uran baik melalui giro pos maupun lewat perusahaan secara langsung disetor ke bank dengan segera tiap hari dalam jumlah penuh. 5.2 Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis jabarkan diatas maka penulis memberikan sedikit saran-saran yang diharapkan bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan. Beberapa saran yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 1. BPJS Ketenagakerjaan harus meningkatkan hubungan dengan perusahaan untuk mendapatkan data yang valid agar tidak terjadinya ketidaksesuaian data yang dapat merugikan peserta diaat nanti peserta menerima pembayaran Jaminan Hari Tua (JHT). 2. BPJS Ketenagakerjaan harus meningkatkan jumlah pegawai dan pembagian fungsi pelaporan iuran lebih optimal mengingat peran BPJS Ketenagakerjaan yang berada di tengah-tengah masyarakat yang saat ini telah wajib bergabung sebagai peserta di BPJS Keteanagakerjaan

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

SISTEM PEMBAYARAN IURAN PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PEKERJA PENERIMA UPAH BADAN USAHA PADA BPJS KESEHATAN CABANG BANDA ACEH (SELVI NADILLA, 2018)

AKUNTANSI PENDAPATAN IURAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK) PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANDA ACEH (NURUL FATHONAH, 2015)

PENERAPAN SISTEM PEMBAYARAN KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG BANDA ACEH (OKTAVIANI, 2018)

PROSEDUR PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS KLAIM JAMINAN HARI TUA PADA BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG BANDA ACEH (ULFAH PARAMITHA, 2018)

STRATEGI KOMUNIKASI BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATKAN JUMLAH PENGGUNA JASA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN DI KOTA BANDA ACEH (NOF MIRANDA WAHYUDI, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy