//

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Teuku Nirwan Najib - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK TEUKU NIRWAN NAJIB, PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PEMBER-HENTIAN ANGGOTA PANWASLU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55), pp.,bibl. (Andri Kurniawan, S.H., M.H) Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengadili undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahunn 1945. Keberadaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonnesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), 22E ayat (1), 22E ayat (5), 28D ayat (1), karena telah menegasikan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki oleh KPU dan Bawaslu dengan adanya putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat. Sehingga undang-undang penyelenggara pemilu tersebut perlu untuk diuji materil yang diajukan oleh pemohon perorangan yang menjabat sebagai ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pertimbangan hukum dari hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 tentang Pemberhentian Anggota Panwaslu oleh DKPP. Serta untuk mengetahui dan menjelaskan analisis putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 terhadap uji materil Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini, merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder sebagai bahan penelitian. Dalam penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XI/2013 dalam perkara Pemberhentian Anggota Panwaslu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian yaitu, Frasa “bersifat final dan mengikat” dalam Pasal 112 ayat (12). Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya. Putusan ini merupakan model putusan Konstitusional Bersyarat yang hanya memberikan penafsiran atas frasa “final dan mengikat”. Keputusan ini pada dasarnya telah mengubah sifat dari putusan DKPP yang sebelumnya bersifat final dan mengikat tanpa ada upaya hukum yang dapat dilakukan, kepada putusan yang dapat diajukan banding ke PTUN. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka disarankan kepada komponen penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) mentaati dan menjalankan putusan ini agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga serta mensosialisasikan kepada masyarakat demi terwujudnya pemilu yang baik dan berintegritas.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH (SADRUN PINIM, 2015)

KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018)

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIANRNUNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008RNTENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDENRNDAN WAKIL PRESIDEN (Dian Ramadhani, 2014)

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 (Riki Yuniagara, 2017)

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XI/2013 TENTANG PEMBATALAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG SUMBER DAYA AIR (RIZKI RYAN OCTA, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy