//

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN NEPOTISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Muhammad. Radhi Nasir - Personal Name

Abstrak/Catatan

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku nepotisme telah diatur dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Namun sampai saat ini aturan tersebut tidak berjalan secara efektif. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya perbedaan penafsiran terhadap pasal tersebut, sehingga pasal pidana nepotisme itu sulit untuk diterapkan. Para penegak hukum juga belum menunjukkan hasil yang maksimal untuk menanggulangi permasalahan nepotisme yang terjadi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan pidana nepotisme ditinjau dari asas legalitas dan unsur-unsur suatu tindak pidana, dan untuk mengetahui pengaturan terhadap kewenangan penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana nepotisme. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka digunakan suatu metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan menggunakan bahan-bahan kupustakaan. Teori-teori dari bahan kepustakaan tersebut kemudian diolah, serta ditinjau dan dianalisis pula dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, diketahui bahwa pengaturan tentang sanksi pidana nepotisme masih memiliki banyak kekurangan. Aturan dalam substansi hukum mengenai pelanggaran nepotisme tidak mencerminkan pada asas legalitas, serta aturan nepotisme itu juga tidak memuat beberapa unsur-unsur yang harus ada dalam suatu perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan beberapa teori. Berkaitan dengan pengaturan kewenangan terhadap penagak hukum dalam menanggulangi masalah nepotisme masih sangat lemah, dibandingkan dengan penegakan hukum terhadap nepotisme itu sendiri merupakan hal yang sulit. Pengaturan mengenai substansi hukum dan kewenangan penegak hukum yang masih memiliki banyak kekurangan tersebut, kemudian menyebabkan tidak berjalan efektifnya suatu penegakan hukum. Berkaitan dengan permasalahan nepotisme tersebut perlu dilakukan kajian-kajian yang mendalam agar penegakan hukum terhadap nepotisme menjadi efektif, kemudian peraturan perundang-undangan mengenai nepotisme perlu direvisi agar dapat berjalan dengan baik, dan tercapainya tujuan secara maksimal. Mengingat bahwa pemberantasan nepotisme tergolong sulit, juga diperlukan lembaga penegak hukum yang memiliki kewenangan yang dapat mendukung berjalannya penegakan hukum dengan baik.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI (Muji Dimarza Kesuma, 2017)

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA (SYAHZEVIANDA, 2019)

REFORMULASI KETENTUAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (RAHMAT FADLI, 2018)

PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DI HADAPAN HUKUM DALAM QANUN JINAYAT DI ACEH (Hadyan Sepnika, 2016)

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN AYAH KANDUNG TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLSEK MESJID RAYA) (ANDRE WARDANA PUTRA, 2020)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy