//

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK CAGAR BUDAYA LAMURI

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Mochammad Riyansyah - Personal Name

Abstrak/Catatan

MOCHAMMAD RIYANSYAH 2015 ABSTRAK KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK CAGAR BUDAYA LAMURI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 61), pp., bibl., app. (Dr. Mujibusallim, SH., MH dan Radhi Darmansyah, M.Sc) Sejak tahun 2012, Konflik yang terjadi antara masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar akibat pemberian izin pembangunan lapangan golf di atas cagar budaya Lamuri terus bergulir dan mendapat kecaman dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemerintah tengah berusaha menyelesaikan konflik yang terjadi akibat kesalahan kebijakan, tidak komunikatifnya pemerintah terhadap masyarakat, serta terpolarisasinya masyarakat dalam pro dan kontra terkait masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor konflik dan untuk mengetahui faktor terjadinya konflik cagar budaya Lamuri serta peran apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam penyelesain konflik Lamuri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi lapangan untuk data primewr dan tinjauan kepustakaan untuk data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan adanya izin yang diberikan oleh pemerintah serta tidak dirawatnya cagar budaya Lamuri sebagai faktor konflik di Aceh Besar. Upaya dari pemerintah dengan pihak BPCB untuk mengadakan pertemuan dengan masyarakat sudah dilakukan sebagai jalan penyeelasaian konflik namun, usaha ini masih belum cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Oleh karenanya pemerintah kabupaten Aceh Besar diharapkan untuk dapat melibatkan masyarakat dalam pembuatan dan revisi kebijakn masalah terkait. Kata Kunci: kebijakan, konflik, cagar budaya Lamuri. MOCHAMMAD RIYANSYAH 2015 ABSTRACT THE GOVERNMENT POLICY OF ACEH BESAR REGENCY IN RESOLVING THE CONFLICT OF LAMURI CULTURAL HERITAGE CONSERVATION Faculty of Social and Political Science of Syiah Kuala University (xii, 63), pp., bibl., app. (Dr. Mujibusallim, SH., MH dan Radhi Darmansyah, M.Sc) Since 2012, the conflict between the community and government of Aceh Besar Regency because of the contruction permit of golf course at Lamuri cultural heritage conservation has been occured and has been received criticism from various non-government organizations. The goverment is trying to resolve the conflict, which was actually occured due to the policy mistakes, incommunicattiveness of the government to the cummunity, and polarization of the comunity toward the issue. This study aimed to find out the causing factors of the conflict of Lamuri cultural herirage conservation and the roles of the government of Aceh Besar Regency in resolving the conflict. Data were collected by using quetionaire and field observation for primary data and by using library research for secondary data. The results of this study showed that the permit given by the government and the negligence of the cultural heritage conservation werw the causing factors of the conflict. The effort of the government together with the cultural Heritage Preservation Center (BPCB) by holding a meeting with the community was nout enough to resolve the conflict. Therefore, the government of Aceh Besar Regency is expected to involve the community in making and revising the policies related to this problem. Keywords : policy, conflict, Lamuri cultural heritage conservation

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TANGGUNG JAWAB PESERTA TEMPUR DALAM MELINDUNGI BENDA CAGAR BUDAYA DALAM SUATU KONFLIK BERSENJATA (TERKAIT PENGGUNAAN THE BLUE SHIELD EMBLEM IN 1954 HAGUE CONVENTION FOR THE PROTECTION OF CULTURAL PROPERTY) (Jufrian Murzal, 2016)

PERLINDUNGAN LOKASI YANG DIDUGA SITUS CAGAR BUDAYA OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH (SUATU PENELITIAN PADA PEMBANGUNAN INSTALASI PENGOLAAN AIR LIMBAH (IPAL) DI GAMPONG JAWA ) (DESFA MEUTIA LESTARI, 2018)

KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PELESTARIAN MAKAM YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA (Fajar Qadri, 2020)

PENERAPAN SANKSI PIDANA TIDAK MELAPORKAN DAN PENEMUAN BENDA CAGAR BUDAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA RN(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Andi Saputra, 2014)

PERAN BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA (BPCB) ACEH DALAM PELESTARIAN SITUS-SITUS BERSEJARAH DI KOTA BANDA ACEH (1990-2015) (Oga Umar Dhani, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy