//

PERSPEKTIF ELIT PARTAI POLITIK NASIONAL DAN ELIT PARTAI POLITIK LOKAL TERHADAP MEKANISME PILKADA OLEH DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2014 (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang M. HAEIKAL SANJAYA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK M. HAEIKAL PERSPEKTIF ELIT PARTAI POLITIK NASIONAL SANJAYA, DAN LOKAL TERHADAP MEKANISME PILKADA 2015 OLEH DPRD BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 141), pp., bibl., app. (Prof. Dr. Adwani, SH, Taufik Abdullah, MA) Pemilukada merupakan pesta demokrasi ditingkat daerah yang bertujuan memilih kepala daerah yang berkualitas. Pengesahan UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pilkada oleh DPRD menimbulkan pro-kontra antara Koalisi Merah Putih (KMP) selaku gabungan partai oposisi dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) selaku partai koalisi pemerintahan pada parlemen pusat. Pro-kontra tersebut disebabkan oleh perdebatan terhadap aturan pilkada oleh DPRD. Perdebatan yang terjadi pada elit politik ditingkat pusat telah menyita perhatian elit partai politik di daerah khususnya elit partai politik nasional dan lokal di Aceh. Oleh karena itu menarik dilakukan penelitian untuk melihat bagaimana perspektif elit partai politik nasional dan lokal dalam konteks aturan pilkada oleh DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pespektif elit partai politik nasional dan lokal terhadap aturan pilkada oleh DPRD serta dampak yang ditimbulkan oleh mekanisme pilkada oleh DPRD, dimana penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Berdasarkan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara informan dan dokumen-dokumen penting, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku teks, peraturan perundang-undangan, dan bahan-bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat indikator dalam menilai pilkada oleh DPRD yaitu, efesiensi anggaran, partisipasi politik masyarakat, mekanisme checks and balances, dan motif kepentingan partai politik. Dibalik itu para elit partai politik mengemukakan adanya dampak positif dan negatif terhadap pelaksanaan aturan pilkada oleh DPRD. Para elit partai politik menilai aturan pilkada oleh DPRD menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positf. Penelitian mengharapkan agar pemerintah dan para penyelenggara pemilukada untuk dapat bekerjasama dalam menentukan aturan pemilukada yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Kata Kunci: Elit Partai Politik dan Pilkada Oleh DPRD

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGARUH PARTAI POLITIK LOKAL TERHADAP PERKEMBANGAN POLITIK DI KOTA BANDA ACEH (Marisa Nabila, 2020)

INTEGRASI ELIT PARTAI GOLKAR DI PROVINSI ACEH (STUDI KAJIAN TERHADAP KONSOLIDASI PARTAI PASKA KEMENANGAN T.M NURLIF) (MUHAMMAD AMPUN IQBAL, 2016)

PERAN PARTAL ACEH DALAM FUNGSINYA SEBAGAI PARTAI POLITIK LOKAL (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Ria Rizki Fauzi, 2020)

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PARTAI AMANAT NASIONAL PASCA EKSISTENSI PARTAI LOKAL ACEH ( SUATU PENELITIAN DI KOTAMADYA BANDA ACEH ) (Muhammad Prawoto, 2016)

PERPECAHAN PARTAI ACEH DALAM MENGHADAPI PILKADA TAHUN 2017 (STUDI PENCALONAN ZAINI ABDULLAH SEBAGAI GUBERNUR MELALUI JALUR INDEPENDEN) (Rahmad Ramadhan Oe, 2017)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy