//

PRAKTIK RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang ALHADI HABIBI - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK ALHADI HABIBI, 2015 PRAKTIK RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DI INDONESIA Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 73), pp, bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LLM. Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional utama, hal ini disebutkan dalam Pasal 38 ayat (1) Piagam Mahkamah Internasional.Sehingga dengan demikian hukum internasional sama sekali tidak dapat dipisahkan dari keberadaan perjanjian-perjanjian internasional yang dibuat oleh negara-negara tak terkecuali Indonesia. Namun demikian disadari bahwa sekalipun Indonesia telah menjadi pihak dalam pembuatan perjanjian internasional dan telah memiliki regulasi/peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur/merujuk pada dokumen perjanjian internasional, Indonesia masih belum memiliki politik dan sistem hukum nasional yang jelas tentang perjanjian internasional. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui/memahami apakah konsepsi dan makna ratifikasi perjanjian internasional yang di pahami dan di prakt ikkan Indonesia sudah sesuai menurut hukum interna sional dan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan pengaturan perjanjian internasional ke dalam hukum nasional Indonesia. Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku teks, tulisan ilmiah, dan literatur-literatur yang diunduh dari internet yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas dalam penulisan ini. Berdasarkan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini diketahui bahwa Peraturan perundang-undangan Indonesia belum memberikan ketegasan tentang konsepsi dan makna hukum dari suatu tindakan pengesahan/ratifikasi bagi Indonesia. Pengertian tentang pengesahan/ratifikasi masih dipahami secara berbeda oleh hukum nasional dan hukum internasional yang berlaku, dan Pemerintah Indonesia belum mengatur secara tegas tentang status hukum dan penerapan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional. Disarankan kepada Pemerintah Indonesia, DPR, dan MPR untuk merevisi beberapa peraturan perundang-undangan, seperti perlu menyempurnakan Pasal 11 UUD 1945 dengan menambah 1 (satu) ayat baru tentang kebijakan hukum Indonesia dibidang perjanjian internasional yaitu penegasan teori kombinasi (inkorporasi dan transformasi), dan juga perlu melakukan penyempurnaan UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional khususnya pasal 9 dengan menambah 1 (satu) ayat baru agar dapat membedakan antara pengesahan eksternal dengan pengesahan internal.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG HASIL RATIFIKASI (Muhammad Ramadhan, 2014)

AKIBAT PENYADAPAN TERHADAP STATUS PERJANJIANRNINTERNASIONAL ANTARA PARA PIHAKRN(KASUS PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH AUSTRALIA TERHADAP INDONESIA TAHUN 2013) (Vera Yanti Artega, 2014)

PENINGKATAN HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI KERJA SAMA DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG BERMANFAAT BAGI INDONESIA DENGAN PENDEKATANRN KOOPERATIF TIPE THINK PAIR SHARE (TPS) PADA SISWARN KELAS XI IPS1 SMA NEGERI 2RN TIMANG GAJAH (Linawati, 2014)

TINJAUAN HUKUM TERHADAP FLIGHT INFORMATION REGION ASING DI WILAYAH UDARA INDONESIA (SUATU KAJIAN TERHADAP FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA) (NABYLA HUMAIRA, 2018)

PENGARUH PENANAMAN MODAL ASING DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL TERHADAP EMISI CO2 DI INDONESIA (Noor Muhammad Tarqi, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy