//

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TRANSAKSI ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK KEPENTINGAN TRANSPALANTASI ORGAN TUBUH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Desi Izayanti - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK Desi Izayanti, 2015 KEBIJAKAN HUKUM PIDANA MENGENAI TRANSAKSI ORGAN TUBUH MANUSIA UNTUK KEPENTINGAN TRANSPLANTASI ORGAN TUBUH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (iv 58), pp., bibl,. tabl., Dr. Dahlan Ali, S.H., M.Hum.M.Kn Skripsi ini menjelaskan tentang kebijakan hukum pidana mengenai transaksi organ tubuh manusia untuk kepentingan transplantasi organ tubuh di Indonesia. Sebagaimana fakta di lapangan yang berbicara bahwa kasus transaksi organ tubuh sudah semakin marak terjadi akan tetapi sama sekali belum pernah ada kasus yang sampai ke pengadilan. Sebagai salah satu upaya mencapai kesembuhan penyakit, transplantasi menjadi salah satu alternatif penyembuhan yang paling dicari. Hal ini membuka peluang terjadinya perdagangan organ tubuh mengingat ketersediaan donor yang masih sedikit dan permintaan yang semakin banyak dari hari ke hari dasar hukum dari transplantasi di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat serta jaringan tubuh manusia. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pengertian transaksi transplantasi dasar hukumnya dan klasifikasi transplantasi dan untuk menjelaskan kebijakan hukum pidana mengenai transaksi organ tubuh untuk kepentingan transplantasi organ tubuh.dalam berbagai undang-undang Metode penelitian digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum itu. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode library research. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literature dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil penelitian Transaksi organ tubuh adalah salah satu bagian dari tindak pidana khusus. Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan dan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang bedah mayat klinis, bedah mayat anatomis dan transplantasi alat serta jaringan tubuh manusia, dari uraian bisa kita ambil permasalahan yaitu bagaimana tinjauan umum tentang transaksi transplantasi dan dasar hukumnya dan klasifikasi transplantasi dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap transplantasi dalam berbagai undang-undang. Disarankan perlu sangat penting adanya upaya penegakan hukum guna menegakkan peraturan yang telah ada untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana perdagangan organ tubuh ini. Penegakan ini menjadi penting dilakukan guna mencegah tindak pidana perdagangan organ tubuh ini menjadi tindak pidana yang terorganisir dan mengakibatkan semakin sulit untuk diberantas.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENGARUH METODE PERMAINAN ULAR TANGGA TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA SUBTEMA ORGAN TUBUH MANUSIA DAN HEWAN DI KELAS V SD NEGERI 40 BANDA ACEH (Putri Pratiwi, 2018)

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN VIDEO ANIMASI 2D EDUKATIF MENGENAI RESISTENSI ANTIBIOTIK PADA TUBUH MANUSIA (Rizka Alifah, 2020)

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE MAKE A MATCH PADA MATERI ORGAN TUBUH MANUSIA TERHADAP RNHASIL BELAJAR SISWA KELAS V SD NEGERI 22RN BANDA ACEH (Nora Sabana, 2014)

HUBUNGAN STADIUM KANKER PAYUDARA DENGAN DEPRESI DI RSUD DR. ZAINOEL ABIDIN BANDA ACEH (Muliana Sari, 2014)

INTENSITAS DAN PREVALENSI EKTOPARASIT PADA IKAN KAKAP PUTIH (LATES CALCARIFER) HASIL BUDIDAYA TAMBAK DAN KERAMBA JARING APUNG (KJA) (MAISYURA ULFA, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy