//

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MENJUAL MAKANAN BERBAHAYA BAGI KESEHATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Permintaan Versi cetak
Pengarang ANISAH NURMALAHAYATI - Personal Name

Abstrak/Catatan

Pasal 205 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa menjual makanan berbahaya kepada konsumen diancam dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Meskipun ada Undang- undang yang mengatur terkait makanan berbahaya bagi kesehatan dan ancaman hukuman pidananya berat, namun kasus penggunaan bahan makanan berbahaya bagi kesehatan terus terjadi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan alasan tidak diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan, hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan dan penanggulangan terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan. Untuk memperoleh data dan bahan dalam penulisan skripsi ini dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang terlibat langsung dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian, alasan tidak diterapkan sanksi pidana terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan karena diutamakan pembinaan, tidak adanya laporan yang diterima pihak Kepolisian serta tidak tegasnya Pemerintah Daerah dalam upaya menindak pelaku usaha tersebut. Hambatan dalam upaya penerapan pidana ini, tidak adanya penyidik dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kurangnya koordinasi antar instansi, serta tidak adanya laporan dari masyarakat. Upaya penanggulangan terhadap pelaku yang menjual makanan berbahaya bagi kesehatan adalah melalui tindakan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan penyuluhan hukum, pengawasan serta pemeriksaan dan upaya represif, dilakukan pembinaan dan peringatan, pengambilan makanan yang telah diproduksi, pencabutan izin usaha, dan dimuat pemberitaan di media massa terkait tempat yang menggunakan bahan berbahaya bagi kesehatan. Disarankan agar penerapan sanksi pidana terhadap pelaku harus sesuai dengan Undang-undang yang telah diatur sehingga memberikan efek jera kepada pelaku sehingga pelaku tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan isi formulir online (Chat Service LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENDISTRIBUSIAN SEDIAAN FARMASI BERUPA OBAT PEMUTIH DAN KOSMETIK TIDAK IZIN EDAR YANG DIJUAL BEBAS (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) (M RAJA AQSA MUFTI, 2019)

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN JAMU YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (Arnia Syafitri, 2018)

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG FORMALIN(SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KABUPATEN ACEH BESAR) (Dian Novita, 2016)

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEDAGANG MAKANAN KADALUWARSA (Mohammad Bondan A, 2017)

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK (RIZKY OKTRIA RAMY, 2016)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy