//

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM RNPELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang HELGIAN PRANATA - Personal Name

Abstrak/Catatan

ABSTRAK HELGIAN PRANATA, 2015 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,50) pp., bibl. Azhari, S.H., MCL, M.A. Sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia sangat membutuhkan penanaman modal. Produk hukum yang jelas dan jaminan kepastian hukum dari pemerintah merupakan pertimbangan penting bagi penanam modal dalam melakukan penanaman modal di Indonesia. Dalam rangka memberi jaminan kepastian hukum kepada penanam modal pemerintah telah memuat jaminan kepastian hukum tersebut dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akan tetapi dalam beberapa kasus menunjukkan adanya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Tujuan penulisan skripsi ini menjelaskan tentang penyebab timbulnya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal, konsekuensi dari terjadinya ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan penanaman modal, serta tindakan yang telah dilakukan pemerintah dalam menjamin kepastian hukum bagi penanam modal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka yang terkait dengan objek penelitian. Kemudian data yang terkumpul disusun secara sistematis dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya ketidakpastian hukum dalam penanaman modal di Indonesia bahwa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain lemahnya koordinasi antar intansi pemerintah, tidak tegaknya hierarki perundang-undangan, tidak dilaksanakannya kontrak yang telah disepakati, tidak tegasnya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tidak tegaknya kepastian hukum dalam kegiatan penanaman modal ini menimbulkan beberapa konsekuensi yaitu menurunnya daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal dan terganggunya kinerja perusahaan yang sedang melaksanakan kegiatan penanaman modal. Untuk menanggulangi ketidakpastian hukum, pemerintah melakukan beberapa upaya yaitu penataan kewenangan dan koordinasi antar intansi pemerintah, penataan pendelegasian kewenangan, meningkatakan harmonisasi peraturan perundang-undangan, membentuk pelayanan terpadu satu pintu, membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Disarankan agar pemerintah mempertegas dan menjelaskan secara lebih rinci kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Disamping itu pemerintah disarankan agar konsisten dalam menegakkan hierarki peraturan perundang-perundangan yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya disarankan kepada pemerintah agar memasukkan upaya-upaya yang telah dilakukan di atas kedalam UUPM sehingga tersebut memiliki daya ikat dan daya berlaku secara maksimal.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL (INVESTOR) DI KOTA LHOKSEUMAWE (muhammad iqbal, 2014)

KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENGHAPUSAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK DI KOTA BANDA ACEH (Farah Diana, 2017)

TINJAUAN YURIDIS HAK PATEN SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA (MURSALIN, 2019)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK PADA JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DENGAN AKTA DI BAWAH TANGAN DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (ANDRE PRATAMA, 2018)

TINJAUAN YURIDIS SAHAM SEBAGAI OBJEK JAMINAN KEBENDAAN (MUHAMMAD KARIM, 2018)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy