//

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENANGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT/UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEHRNPROSEDUR DAN PERSYARATAN PENANGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT/UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang T. HARI MERDEKA - Personal Name

Abstrak/Catatan

Selama melaksanakan kerja praktek pada Kantor UPTD Samsat Wilayah I Banda Aceh, dan menyusun penelitian ini, maka penulis dapat menarik kesimpulan berikut: Berdasarkan hasil kerja praktik dapat disimpulkan secara keseluruhan Kantor UPTD Samsat wilayah I Banda Aceh telah melaksanakan Ketentuan Umum Perpajakan sesuai ketentuan yang mengacu pada PERDA Provinsi Daerah Istimewa Aceh yaitu Nomor 6 Tahun 1999 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Secara umum pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yaitu yang ke pertama adalah untuk memperoleh Buku Pemilik kendaraan bermotor (BPKB), Sedangkan tujuan pembayaran BBNKB yang kedua, ketiga dan seterusnya ditujukan sebagai syarat untuk memperpanjang masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Penetuan tarif BBN-KB menurut keputusan Mendagri dan Dirjen OTDA No. 10 tahun 2001 adalah sebagai berikut: • Penyerahan pertama ................................................ 10% x NJKB • Penyerahan kedua dan seterusnya........................... 1%x NJKB • Penyerahan karena Warisan ..................................... 0,1% x NJKB Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok : • Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) • Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan akibat pengguna kendaraan bermotor. Besaran ketetapan Biaya Balik Nomor Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditetapkan berdasarkan SPTPD yang diberitahukan oleh wajib pajak dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Apabila kendaraan bermotor mengalami perubahan bentuk atau penggantian mesin, maka wajib pajak diharuskan untuk melaporkan dan mengisi SPTPD dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah selesai perubahan bentuk atau ganti mesin.

Tempat Terbit
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

PROSEDUR DAN PERSYARATAN PENANGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT/UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEHRNPROSEDUR DAN PERSYARATAN PENANGANAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT/UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH (T. HARI MERDEKA, 2015)

PERHITUNGAN PERMOHONAN KERINGANAN ATAU PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD WILAYAH I RNKANTOR SAMSAT BANDA ACEH (MUHAMMAD JAILANI, 2015)

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA KANTOR SAMSAT/ UPTD WILAYAH I DINAS PENDAPATAN DAN KEKAYAAN ACEH - BANDA ACEH (ZAWIL IHSAN, 2015)

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI LAYANAN SAMSAT ONLINE PADA KANTOR SAMSAT BANDA ACEH (MUHAMMAD FADLI, 2015)

MEKANISME PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MILIK PEMERINTAH PADA KANTOR UPTD WILAYAH I SAMSAT BANDA ACEH (Arif Fadillah , 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy