PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTARN BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    LAPORAN KERJA PRAKTEK

PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN PADA KANTOR DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTARN BANDA ACEH


Pengarang

RIZQA AMALIA - Personal Name;

Dosen Pembimbing



Nomor Pokok Mahasiswa

1201003020013

Fakultas & Prodi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Perpajakan (D3) / PDDIKTI : 62402

Kata Kunci
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ekonomi., 2015

Bahasa

Indonesia

No Classification

336.2

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

RINGKASAN

Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan dan cafe. Subjek pajak restoranadalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan minuman dari restoran, rumah makan dan cafe tersebut.
Pada dasarnya tujuan dari penulisan Laporan Kerja Praktek ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemungutan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui apakah telah sesuai pemungutan pajak restoran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh dengan peraturan-peraturan perpajakan.
Penetapan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh ada dua cara yaitu: Penetapan berdasarkan Bon Penjualan (Bill) dan penetapan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Sementara (SKPS). Perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh yaitu dengan mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Besarnya tarif untuk menghitung pajak restoran adalah 10% (sepuluh persen) dari omset penjualan.
Secara keseluruhan pelakuan pajak restoran yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Banda Aceh telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan mengikuti Peraturan Walikota yang berlaku.

Tidak Tersedia Deskripsi

Citation



    SERVICES DESK