//

PEMBERIAN IZIN MEMILIKI SENJATA REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN OLEH POLRI DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Ovia Dwinda - Personal Name
SubjectGUN CONTROL - LAW
AIRSOFT GUN
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum
Tahun Terbit 2015

Abstrak/Catatan

ABSTRAK OVIA DWINDA, PEMBERIAN IZIN MEMILIKI SENJATA REPLIKA JENIS AIRSOFT GUN OLEH POLRI DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55), pp., tabl., bibl., app. DR. SUHAIMI, S.H., M.HUM. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api menyatakan bahwa setiap orang yang mempunyai dan memiliki senjata api harus menggunakan surat izin. Dalam peredarannya di wilayah Kota Banda Aceh masih banyak senjata airsoft gun yang tidak disertai izin kepemilikan yang sah. Kepemilikan senjata airsoftgun tanpa hak seperti yang disebutkan dalam undang-undang berpotensi menjadi penyalahgunaan senjata airsoft gun. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan prosedur pemberian izin memiliki senjata airsoft gun di wilayah Banda Aceh, menjelaskan upaya yang dilakukan Polri terhadap penggunaan senjata airsoft gun tanpa adanya izin, dan menjelaskan hambatan yang dihadapi Polri dalam pengawasan senjata airsoft gun tanpa adanya izin. Data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis, sedangkan penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prosedur kepemilikan senjata airsoft gun di wilayah Kota Banda Aceh belum dapat diterapkan secara maksimal dan menyeluruh kepada seluruh pemilik senjata airsoft gun. Hal ini disebabkan masyarakat tidak menerima senjata airsoft gun digolongkan kedalam jenis senjata api. Untuk itu perlu upaya yang keras dari pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Aceh untuk memberikan upaya sosialisasi kepada masyarakat terhadap aturan kepemilikan senjata airsoft gun, serta upaya represif dengan tindakan penertiban terhadap para pemilik senjata airsoft gun tanpa izin yang sah. Disarankan kepada pemerintah sebaiknya membuat suatu aturan atau regulasi khusus mengenai kepemilikan dan penyalahgunaan airsoft gun (non senjata api) agar dapat dibedakan dasar hukum penggunaan, perizinan, serta penerapan sanksi yang di berikan sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penerapan Undang-Undang Senjata Api. Sangat di perlukan upaya pemberian pemahaman oleh Polri kepada masyarakat, agar masyarakat menyadari pentingnya pemberian izin untuk memiliki senjata airsoft gun.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API TANPA IZIN (ILLEGAL) (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BIREUEN) (MUHAMMAD IQRAR FACHTUR N, 2021)

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA API TANPA IZIN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (SUATU PENELITIAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (Evan Munandar, 2018)

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN SENJATA TAJAM (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JANTHO) (RAMAYUDI, 2021)

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM PELAKSANAAN TATA RUANG DI KOTA BANDA ACEH (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) (AULIA AGUS MAULANA, 2016)

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH) (Iklima, 2019)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy