//

PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KOMBATAN DI INDONESIA BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD, 1989 (SUATU PENELITIAN DI PROVINSI ACEH)

BACA FULL TEXT ABSTRAK Pemesanan Versi cetak
Pengarang Marisa Fitra Rahmadini - Personal Name
SubjectCHILDRENS RIGHTS - LAW
Bahasa Indonesia
Fakultas Fakultas Hukum
Tahun Terbit 2015

Abstrak/Catatan

ABSTRAK MARISA FITRA RAHMADINI, 2015 PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI KOMBATAN DI INDONESIA BERDASARKAN CONVENTION ON THE RIGHT OF THE CHILD, 1989 (Suatu Penelitian di Provinsi Aceh) (viii,83)pp,app.bibl Fakultas Hukum Unsyiah (Dr. Mahfud, S.H.,M.H) Indonesia telah meratifikasi Convention on the Right of the Child, 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Pasal 38 Convention on the Right of the Child, 1989 mengatur larangan melibatkan anak dalam konflik bersenjata. Pada masa konflik Aceh, GAM turut melibatkan anak kedalam konflik sebagai kombatan, para child soldiers tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Convention on the Right of the Child, 1989. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan perlindungan anak dalam kaitannya dengan praktik perekrutan tentara anak pada masa konflik Aceh, langkah yang sudah ditempuh oleh pemerintah dalam menangani perekrutan tentara anak oleh GAM, dan faktor-faktor penghambat pemerintah Indonesia dalam melaksankaan kewajiban pertanggung jawaban pemenuhan hak anak sebagai kombatan. Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari serta menganalisa konvensi, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini, dan penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia hingga saat ini tidak memenuhi hak anak sebagai kombatan baik pada masa konflik maupun pasca konflik. Langkah yang ditempuh pemerintah adalah membentuk KPAI untuk menjamin pemenuhan hak anak. Sampai saat ini sebagian besar child soldiers tidak mendapatkan haknya karena data child soldiers menjadi rahasia mililter, kurangnya kebijakan mengenai child soldiers, tidak adanya good will pemeritah, kurangnya pemahaman keluarga dan golongan separatis terhadap aturan larangan melibatkan anak dalam konflik dan keberadaan child soldiers yang sulit di jangkau. Diharapkan kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat membentuk suatu kebijakan hukum yang lebih spesifik tentang larangan perekrutan dan pemenuhan hak anak dalam konflik bersenjata dan dapat melaksanakan upaya-upaya dalam pemenuhan hak anak pada masa konflik dan pasca konflik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Convention On The Right Of The Child, 1989.

Tempat Terbit Banda Aceh
Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Share Social Media

Tulisan yang Relevan

THE PROTECTION OF EDUCATIONAL RIGHTS FOR CHILD LABOUR ( A CASE STUDY OF CHILD LABOUR AT HORSE STABLE IN CENTRAL ACEH, INDONESIA) (Khairatunnisa, 2019)

THE PROTECTION OF CHILD LABOUR IN INDIA (Dilla Yuliani, 2017)

THE PROTECTION OF ECONOMIC RIGHTS TOWARDS PERSON WITH COLOR BLINDNESS BASED ON INTERNATIONAL LAW (Dwi Pragasa Ananda, 2016)

THE ENFORCEMENT OF CANING PUNISHMENT IN ACEH BASED ON INTERNATIONAL LAW AND INDONESIAN LAW (Zulfikar, 2016)

TINJAUAN YURIDIS KONVENSI HAK ANAK TAHUN 1989 TERHADAP PENGUNGSI ANAK MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Uswatun Hasanah, 2015)

  Kembali ke sebelumnya

Pencarian

Advance



Jenis Akses


Tahun Terbit

   

Program Studi

   

© UPT. Perpustakaan Universitas Syiah Kuala 2015     |     Privacy Policy