PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018-2020 | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PROBLEMATIKA PENGELOLAAN ANGGARAN PADA SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2018-2020


Pengarang

Raimadani - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Muliawati - 199205242017012101 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1810103010014

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik., 2022

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Baitul Mal merupakan lembaga organisasi pemerintahan yang mengelola harta umat islam yaitu zakat, infaq, shadaqah dan harta agama lainnya, hal tersebut merupakan salah satu pendapatan daerah Aceh dan Kabupaten/Kota. Tahun 2018-2020 pengelolaan zakat infaq shadaqah dan harta agama lainnya di Baitul Mal Aceh Tengah masih dapat dikatakan belum efektif karena rendahnya serapan anggaran sehingga menghilangkan manfaat belanja karena anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga menimbulkan silpa anggaran yang terus meningkat setiap tahunnya mulai dari tahun 2018-2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan anggaran di sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2018-2020 dan mengidentifikasi faktor penghambat proses pengelolaan anggaran di sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2018-2020. Teori yang dugankan dalam penelitian ini adalah teori politik anggaran yang dikemukakan oleh James A.F Stoner yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.. Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan anggaran di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah yang masih memiliki kendala sehingga serapan anggarannya sangat rendah hal tersebut dikarenakan beberapa faktor yaitu, kriteria masyarakat fakir miskin dan syarat mustahiq yang sangat ketat untuk masyarakat Aceh Tengah, susunan organisasi Baitul Mal Kabupatena Aceh Tengah yang masih belum lengkap yaitu belum adanya dewan pengawas syariah dan adanya perubahan mekanisme dalam proses pengelolaan anggaran, sebelumnya zakat infaq shadaqah dan harta agama lainnya dikelola secara independen oleh Baitul Mal Kabupaten namun kini telah menjadi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang mana harus mengikuti pengelolaan anggaran sesuai dengan alur pengelolaan anggaran daerah.

Baitul Mal is a government organization that manages the assets of Muslims, namely zakat, infaq, shadaqah and other religious assets, this is one of the regional and district/city incomes. In 2018-2020 the management of zakat, infaq, shadaqah and other religious assets in Baitul Mal, Central Aceh can still be said to be ineffective due to the low absorption of the budget, thus eliminating the benefits of spending because the budget is not utilized optimally, resulting in budget errors that continue to increase every year starting from 2018-2020. 2020. This study aims to analyze budget management at the Baitul Mal secretariat of Central Aceh Regency in 2018-2020 and identify factors that hinder the budget management process at the Baitul Mal secretariat of Central Aceh Regency in 2018-2020. The theory suggested in this study is the theory of budget politics proposed by James A.F Stoner, namely planning, organizing, implementing and monitoring. The method used is descriptive qualitative. The results of the study show that budget management in Baitul Mal, Central Aceh Regency still has constraints so that the budget absorption is very low, this is due to several factors, namely, the criteria for the poor and mustahiq requirements that are very strict for the people of Central Aceh, The organizational structure of Baitul Mal, Central Aceh Regency is still incomplete, namely the absence of a sharia supervisory board and a change in the mechanism in the budget management process, previously zakat infaq shadaqah and other religious assets were managed independently by the Regency Baitul Mal but now it has become PAD (Regional Original Income). ) which must follow budget management in accordance with the regional budget management flow.

Citation



    SERVICES DESK