PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK DI PANTI ASUHAN MEDIA KASIH BANDA ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PELAKSANAAN PERWALIAN ANAK DI PANTI ASUHAN MEDIA KASIH BANDA ACEH


Pengarang

Khairunnisa - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Teuku Saiful - 197401042000031001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1803101010290

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Pasal 365 (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa dalam segala hal bilamana hakim harus mengangkat seorang wali maka perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu yayasan atau Lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang mana menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa untuk waktu yang lama. Akan tetapi dalam pelaksanaannya Panti Asuhan Media Kasih tidak menjalankan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perwalian yang dilaksanakan oleh Panti Asuhan Media Kasih di Banda Aceh serta Peran Panti asuhan dalam Pelaksanaan perwalian anak dibawah umur pada Panti Asuhan Media kasih yang ada di Banda aceh.
Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai prilaku nyata. Penelitian ini dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan yaitu dari hasil wawancara.
Hasil penelitian menyatakan bahwa perwalian yang dilaksanakan oleh Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh hanya dengan surat penyerahan dan persetujuan yang ditanda tangani oleh para pihak yang bersangkutan yaitu, pihak panti asuhan pihak orang tua atau wali si anak yang berada dibawah perwalian jika kedua belah pihak sepakat maka secara otomatis perwalian sudah dianggap sah dan diakui oleh hukum. Peran Panti Asuhan Media Kasih Banda Aceh adalah sebagai wali asuh dengan tidak melakukan pengurusan harta kekayaan anak asuh dengan alasan perwalian yang dilaksanakan hanya perwalian sementara dimana dalam undang- undang perkawinan no 1 tahun 1974 tentang perwalian Pasal 51 ayat (4) wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
Disarankan adanya kemudahan dalam prosedur perwalian anak khususnya pada panti asuhan, agar tidak harus melalui putusan hakim dengan proses yang dan juga biaya yang lumayan banyak, hendaknya panti asuhan mendapat perhatian lebih lagi dari para pihak yaitu masyarakat dan juga dinas sosial yang berkerjasama dengan panti asuhan untuk memenuhi hak-hak anak asuh dan juga untuk mensejahterakan anak asuh di panti asuhan.

Article 365 (Criminal Code) which states that in all cases when a judge must appoint a guardian, the guardianship may be ordered to a foundation or charitable institution domiciled here as well, which according to its articles of association, its articles of incorporation or its regulations seek to maintain kids haven't grown up for a long time. However, in its implementation, the Media Kasih Orphanage does not comply with the provisions of the applicable law Writing this thesis aims to identify and explain the implementation of guardianship carried out by the Media Kasih Orphanage in Banda Aceh and the role of the orphanage in the implementation of the guardianship of minors at the Media Kasih Orphanage in Banda Aceh. This study uses empirical juridical research, namely research that examines the law which is conceptualized as real behavior. This research was conducted by combining legal materials (which are secondary data) with primary data obtained from field research, namely from interviews. The results of the study stated that the guardianship carried out by the Media Kasih Orphanage Banda Aceh only with a letter of submission and approval signed by the parties concerned, namely, the orphanage of the parent or guardian of the child who is under guardianship if both parties agree then automatically the trust is considered valid and recognized by law. The role of the Media Kasih Banda Aceh Orphanage is as a foster guardian by not managing the assets of foster children on the grounds that the guardianship is only temporary guardianship where in the marriage law no. 1 of 1974 concerning guardianship Article 51 paragraph (4) the guardian is obliged to make a list of assets property of the child who is under his control at the time he starts his office and records all changes in the property of the child or children. It is recommended that there be convenience in child guardianship procedures, especially in orphanages, so that they do not have to go through a judge's decision with a process that is also quite expensive, the orphanage should get more attention from the parties, namely the community and also the social service in collaboration with the orphanage to fulfill the rights of foster children and also for the welfare of foster children in orphanages.

Citation



    SERVICES DESK