PENJATUHAN SANKSI ADAT PADA KASUS KHALWAT (MESUM) DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

PENJATUHAN SANKSI ADAT PADA KASUS KHALWAT (MESUM) DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE


Pengarang

Salsabila - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Ainal Hadi - 196810241993031001 - Dosen Pembimbing I



Nomor Pokok Mahasiswa

1803101010325

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Subject
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

340.5

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 24 telah memberikan kewenangan kepada lembaga adat dan Mahkamah Syar’iyah untuk penyelesaian jarimah khalwat, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Pasal 13 ayat (1) huruf d juga menyebutkan bahwa khalwat adalah salah satu perselisihan/sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Pidie, lembaga adat sangat berperan aktif, di mana kasus khalwat lebih sering diselesaikan oleh lembaga adat saja. Bentuk sanksi yang diberikan untuk kasus khalwat (mesum) juga berbeda-beda, tergantung kepada beratnya pelanggaran yang dilakukan.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk-bentuk sanksi adat yang dapat diberikan oleh lembaga adat terhadap pelaku khalwat (mesum), untuk menjelaskan bagaimana bentuk pelaksanaan terhadap sanksi adat yang telah diberikan kepada pelaku khalwat (mesum), untuk menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan sanksi adat dalam kasus khalwat (mesum).
Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian ini bersifat yuridis empiris di mana pengumpulan data yang didapat adalah melalui penelitian lapangan yaitu melakukan wawancara dengan Keuchik, Tuha Peut, dan tokoh masyarakat dan penelitian kepustakaan.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam penentuan bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku khalwat (mesum) di Kabupaten Pidie adalah merupakan keputusan bersama daripada Keuchik dan juga Tuha Peut gampong masing-masing gampong, melalui musyawarah. Timbulnya perbedaan penjatuhan sanksi adat di setiap gampong itu karena: (a) tergantung berat atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan, (b) tanpa adanya alasan yang jelas dan kuat.
Disarankan bagi perangkat gampong agar lebih tegas dalam memberikan sanksi pada para pelaku khalwat (mesum) yang terjadi baik di gampong Tiba Mesjid maupun gampong Dayah Usi, sehingga dapat memberikan efek jera baik bagi si pelaku maupun bagi masyarakat. Perangkat gampong juga diharapkan untuk lebih sering melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan terhadap masyarakat mengenai perkara khalwat tersebut, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar dan lebih waspada lagi dalam menanggapi isu terkait perkara khalwat tersebut.

This research aims to analyse the forms of customary sanctions that can be given by traditional institutions towards the perpetrators of khalwat (immoral), to explicate how the form of implementation of customary sanctions that have been given to the perpetrators of khalwat (immoral), to elucidate the causes of differences in the imposition of customary sanctions in cases of khalwat (immoral). The results of the research that in determining the form of customary sanctions given to the perpetrators of khalwat (immoral) in Pidie Regency were a joint decision of Keuchik and also Tuha Peut gampong of each village, through deliberation. The emergence of differences in the imposition of customary sanctions in each gampong is based on depending on the severity of the violation committed, and without a clear and strong reason. It is recommended for the gampong officials should be stricter in punishing a sanctions to the perpetrators of khalwat (immoral) that occurred both in the village of Tiba Mesjid and also the village of Dayah Usi, so that it can provide a deterrent effect for both the perpetrator and the community. Gampong officials are also expected should conducted a more frequent dissemination or counseling to the community regarding the khalwat case, so that the community becomes more aware and more alert in responding to issues related to the khalwat case.

Citation



    SERVICES DESK