MODEL OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS DAERAH ALIRAN SUNGAI DI ACEH | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    DISSERTATION

MODEL OPERASIONALISASI KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BERBASIS DAERAH ALIRAN SUNGAI DI ACEH


Pengarang

Silfi Iriyani - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Ahmad Humam Hamid - 195603311984031001 - Dosen Pembimbing I
Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc - - - Dosen Pembimbing II
Hairul Basri - 196702101991021001 - Dosen Pembimbing III
Hizir - 196805311993031003 - Penguji
Dr. Ir. Ashabul Anhar, M.Sc - - - Penguji
Erwin Soeprastowo Widodo,B.Sc (hons), M.Sc, Ph.D, GLS - - - Penguji
Prof. Dr. Ir. Agussabti, M.Si - - - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

1609300030006

Fakultas & Prodi

Fakultas Pasca Sarjana / Program Doktor Ilmu Pertanian (S3) / PDDIKTI : 54001

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Program Pascasarjana Ilmu Pertanian., 2022

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Model operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH berbasis Daerah Aliran Sungai di Aceh adalah judul Disertasi ini. Karya ilmiah ini dibuat di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, MA sebagai Promotor, Bapak Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc sebagai Ko-Promotor I, dan Bapak Dr. Ir. Hairul Basri, M.Sc sebagai Ko-Promotor II.
Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH adalah unit pengelola hutan di tingkat tapak. Pembentukan KPH merupakan mandat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Aceh membentuk KPH sebagai pada tahun 2013. Pembentukan KPH di Aceh didasarkan pada pembagian wilayah Daerah Aliran Sungai. Dengan sistematika pembentukan tersebut maka hutan Aceh terbagi habis menjadi wilayah kelola KPH sebanyak 6 Unit KPH, dengan penambahan 1 KPH Tahura Pocut Meurah Intan yang berada dalam wilayah KPH Unit I. Pengelolaan hutan yang dilakukan oleh KPH memiliki tujuan utama mewujudkan pengelolaan hutan yang berbasis pengelolaan sosial, ekonomi dan ekologi. Untuk mencapai tujuan pengelolaan tersebut maka hal penting yang harus dijamin adalah bagaimana KPH dapat beroperasionalisasi dalam kerangka pengelolaan hutan berkelanjutan. Dengan mengetahui kondisi faktual bahwa KPH beroperasional sesuai dengan tujuannya maka dapat diketahui seperti apa model operasionalisasi KPH sesuai dengan status kinerja KPH.
Penelitian ini secara garis besar dilakukan dengan metode pendekatan sistem dimana pendekatan ini diyakini dapat merumuskan kompleksitas pengelolaan hutan menjadi satu model perencanaan pengelolaan hutan yang mengadopsi kompleksitas tersebut menjadi lebih spesifik dan terarah. Penelitian ini diawali dengan melakukan analisis sinkronisasi kebijakan pengelolaan hutan yang dimandatkan kepada KPH. Pada tahap ini, hendak diketahui tentang apakah kebijakan pengelolaan hutan di Aceh dapat mendukung atau bahkan menjadi kendala dalam operasionalisasi KPH di Aceh. Kemudian penelitian ini dilanjutkan dengan rangkaian penelitian untuk hal yang berkaitan dengan aspek sosial dilakukan telaah pada peran KPH yang berhubungan dengan perhutanan sosial dan ekonomi melalui skema hutan desa yang berlokasi di Kabupaten Pidie di wilayah KPH Unit I. Aspek ekologi atau lingkungan dilakukan dengan menelaah peran KPH dan keterkaitannya dengan penilaian efektifitas pengelolaan kawasan oleh KPH. Pada bagian ini metode yang dipergunakan adalah dengan menggunakan standar Penilaian Efektifitas Kawasan berdasarkan kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Untuk mengetahui kinerja KPH secara keseluruhan, dilakukan telaah kinerja KPH dalam Pembangunan Kehutanan dengan menggunakan pendekatan penilaian kinerja dengan metode yang dikeluarkan oleh Forest Watch Indonesia (FWI) seri 2.0.
Dari rangkaian penelitian yang dilakukan penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yaitu; 1) Hasil evaluasi kinerja pembangunan pengelolaan hutan dalam kaitannya dengan sistem pengelolaan hutan yang lestari oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan di Aceh berdasarkan kewenangan pengelolaan hutan di Aceh saat ini masih berpedoman pada sistem hukum dan kebijakan nasional. Pada taraf sinkronisasi kebijakan pengelolaan hutan tingkat Nasional dan Tingkat Pemerintah Aceh terdapat ketidaksinkronan yang berimplikasi pada lemahnya kewenangan KPH dalam mengelola hutan di Aceh. 2) KPH dengan situasi kebijakan dan penganggaran saat ini, berdasarkan evaluasi kinerja pengelolaan pembangunan kehutanan di Aceh berada pada status “ cukup – sedang” dengan demikian, seungguhnya KPH bisa beroperasi dengan penguatan pada aspek dukungan kebijakan dan penganggaran serta dukungan kapasitas sumberdaya manusia untuk dapat beroperasi optimal. Pada aspek Konservasi, efektifitas pengelolaan hutan oleh KPH berada dalam status belum efektif. 3) Dalam hal operasionalisasi KPH unntuk mendukung kontribusi bagi pembangkitan ekonomi lokal dan peningkatan pendapatan asli Aceh, KPH telah berstatus cukup siap, dengan penguatan pada pemberian otoritas untuk berinovasi dan penguatan yang strategis untuk keterlibatannya dalam skema investasi di Aceh. KPH juga masih memerlukan penguatan dalam hal mewujudkan skema bisnis dan investasi dari pemanfaatan dan pengelolaan hutan yang dikelolanya. 4) Hasil analisis kinerja KPH dalam hal pengelolaan hutan berbasis DAS masih sangat minim. Hal ini dilatarbelakangi oleh dua faktor utama. Pertama adalah faktor belum adanya sinergitas melalui sinkronisasi kebijakan tentang peran, fungsi dan kewenangan KPH dalam hal pengelolaan DAS. Sehingga keterbatasan kebijakan tersebut saat ini membatasi kewenangan KPH namun KPH dapat berperan pada ruang tindak pengelolaan DAS untuk penyusunan rencana pengelolaan DAS di Aceh. Selain itu KPH dapat bertindak dalam kerangka ruang tindak pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peran, fungsi dan kewenangannya berdasarkan Qanun Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan yang beririsan erat dengan Qanun Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan DAS Terpadu. Situasi kebijakan yang saat ini ada dan diterapkan di Aceh untuk KPH beroperasional perlu distrategikan dan diperkuat dengan menutupi kesenjangan Kebijakan antara Pemerintah dan Pemerintah Aceh, serta memperhatikana status kinerja yang ada di KPH saat ini dan potensinya ke depan.
Dari 5 hasil penelitian tersebut dihasilkan konstruksi model operasionalisasi KPH. Model operasionalisasi ini mempunyai objektifitas dan kehandalan untuk diajukan sebagai acuan pengembangan KPH di Aceh.


Kata Kunci ; Operasionalisasi KPH, Kinerja Pengelolaan Hutan, Aspek Sosial-ekonomi, Aspek lingkungan, model operasionalisasi.

The operational model of a Watershed-based Forest Management Unit (FMU) in Aceh is the title of this dissertation. This scientific work was conducted under the guidance of Prof. Dr. Ir. Ahmad Humam Hamid, M.A as the Promoter, Dr. Ir. Agus Setyarso, M.Sc as Co-Promoter I, and Dr. Ir. Hairul Basri, M.Sc as Co-Promoter II. Forest Management Units or FMUs are forest management units at the site level. The establishment of FMUs is a mandate of Law no. 41 of 1999 concerning Forestry. Aceh established FMUs in 2013. The formation of FMU in Aceh is based on the division of watershed areas. With this systematic formation, Aceh's forests are completely divided into 6 FMUs management areas, with the addition of 1 FMU Tahura Pocut Meurah Intan which is in the FMU Unit I area. Forest management carried out by FMU has the main goal of realizing forest management based on social management, economics and ecology. To achieve these management objectives, the important thing that must be guaranteed is how the FMU can be operationalized within the framework of realizing these three aspects: social, economic, and ecological aspects. By knowing the factual conditions that the FMU operates in accordance with its objectives, it can be seen what the FMU operationalization model is in accordance with the performance status of the FMU. In general, this research was conducted using a systems approach method where it is believed that this approach can formulate the complexities of forest management into a forest management planning model that adopts this complexity to be more specific and focused. This research begins with analyzing the synchronization of forest management policies mandated to FMUs. At this stage, we want to know whether forest management policies in Aceh can support or even become an obstacle in the operationalization of FMUs in Aceh. Then this research was continued with a series of studies related to social aspects. An analysis of the role of FMUs related to social and economic forestry was carried out through a village forest scheme located in Pidie District in the FMU Unit I. Ecological or environmental aspects were carried out by examining the role of FMU and its relation to the assessment of the effectiveness of area management by the FMU. In this section, the method used is to use the Area Effectiveness Assessment standard based on the policy of the Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia. To find out the overall performance of FMUs, a review of the performance of FMUs in Forestry Development was carried out using a performance appraisal approach with the method issued by Forest Watch Indonesia (FWI) series 2.0. From the series of research conducted, this research recommends several things; 1) The results of the evaluation of the performance of forest management development in relation to the sustainable forest management system by Aceh’s FMU based on the forest management authority in Aceh are currently still guided by the legal system and national policies. At the level of synchronization of forest management policies at the National level and the Aceh Government Level, there is a discrepancy which has implications for the weak authority of FMUs in managing forests in Aceh. 2) FMUs with the current policy and budgeting situation, based on the evaluation of the performance of forestry development management in Aceh, are in the "fair-moderate" status. Thus, in fact, FMUs can operate by strengthening the aspects of policy and budgeting support as well as human resource capacity support to be able to operate optimally. In the conservation aspect, the effectiveness of forest management by FMUs is in an ineffective status. 3) In terms of operationalizing FMUs to support contributions to lokal economic generation and increasing Aceh's own regional income, FMUs have a fairly ready status, with strengthening the authority granting to innovate and strategic strengthening of their involvement in investment schemes in Aceh. FMUs also still need strengthening in terms of realizing business and investment schemes from the utilization and management of the forests they manage. 4) The results of FMUs’ performance analysis in terms of watershed-based forest management are still very minimal. This is motivated by two main factors. The first factor is the lack of synergy through policy synchronization regarding the role, function and authority of FMUs in terms of watershed management. The limitations of this policy currently automatically limit the authority of FMUs. However, FMUs can play a role for watershed management actions for the preparation of watershed management plans in Aceh. The second is that FMUs can act within the framework of community empowerment in accordance with their roles, functions and authorities based on Qanun Number 7 of 2016 concerning Forestry which is closely related to Qanun Number 7 of 2018 concerning Integrated Watershed Management article 26. 5. The current policy situation in Aceh for operational FMUs needs to be implemented strategically and strengthened by closing the policy gap between the Government and the Aceh Government, as well as paying attention to the current status of performance in FMUs and their potential in the future. From the 5 research results, the construction of the FMU operationalization model was produced. This operationalization model has objectivity and reliability to be proposed as a reference for FMU development in Aceh. Keywords: FMU’s Operationalization, Forest Management Performance, Socio-economic Aspects, Environmental Aspects, operationalization model

Citation



    SERVICES DESK