STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR: 73 PK/PDT/2021 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR: 73 PK/PDT/2021 TENTANG GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA KURANG PIHAK


Pengarang

NUR RIDHA NADIA - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Azhari - 196408241989031002 - Dosen Pembimbing I
Nurhafifah - 197710092003122001 - Penguji
Ilyas - 196504051991021001 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

1803101010165

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

345.05

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 73 PK/PDT/2021 merupakan gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum terhadap Termohon Peninjauan Kembali karena menguasai objek sengketa milik Pemohon Peninjauan Kembali. Akan tetapi, Majelis Hakim Peninjauan Kembali dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa gugatan dalam perkara a quo tidak dapat diterima karena kurang pihak (Plurium Litis Consortium), sehingga gugatan Perbuatan Melawan Hukum tersebut tidak dapat dikabulkan.
Penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 73 PK/PDT/2021 tentang gugatan perbuatan melawan hukum yang tidak dapat diterima karena kurang pihak. Penulisan studi kasus ini juga bertujuan untuk menjelaskan Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 73 PK/PDT/2021 dalam kaitannya dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan kasus (Case Approach), dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach).
Hasil penelitian terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 73 PK/PDT/2021 dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan PT. Bumicon harus ditarik sebagai pihak untuk mendapatkan kejelasan mengenai status objek sengketa, namun setelah dianalisis alat-alat bukti tidak menunjukkan adanya kurang pihak. Status objek sengketa dalam perkara a quo jelas milik Pemohon Peninjauan Kembali yang diperoleh dari PT. Bumicon sebagai pengganti pembayaran pinjaman. Putusan ini juga belum mampu memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi pihak yang berperkara.
Disarankan Majelis Hakim dalam memeriksa serta memutus suatu perkara lebih memperhatikan dan fokus terhadap dalil-dalil gugatan, alat-alat bukti para pihak, fakta-fakta persidangan, dan asas-asas hukum acara perdata. Selanjutnya asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan juga harus selalu dimasukkan dalam setiap pertimbangan hukum Majelis Hakim.

Judicial review decision number: 73 PK/PDT/2021 is a lawsuit concerning unlawful acts against the respondent for judicial review because it controls the object of dispute belonging to the petitioner for judical review. However, the panel of judges for the judicial review in their legal considerations stated that the lawsuit in the case could not be accepted because of the lack of parties (Plurium Litis Consortium), so that the lawsuit for unlawful acts could not be granted. The purpose of this case study is to explain the legal considerations of the panel of judges in deciding the case number: 73 PK/PDT/2021 regarding the lawsuit against the law that cannot be accepted due to lack of parties. The writing of this case study also aims to explain the judicial review decision number: 73 PK/PDT/2021 in relation to the application of the principles of justice, legal certainty, and benefits for litigants. This type of research is normative legal research. The approach used is the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The results of the research on the judicial review decision number: 73 PK/PDT/2021 in legal considerations the panel of judges stated that PT. Bumicon must be withdrawn as a party to obtain clarity regarding the status of the object of dispute, but after analyzing the evidence it does not show that there is a lack of parties. The status of the object of dispute in the case clearly belongs to the petitioner for judicial review obtained from PT. Bumicon as a substitute for loan payment. This decision has also not been able to provide justice, legal certainty, and benefits for litigants. It is recommended that the panel of judges in examining and deciding a case pay more attention and focus on the arguments of the lawsuit, the evidence of the parties, the facts of the trial, and the principles of civil procedural law. Furthermore, the principles of justice, legal certainty, and benefits must always be included in every legal considerations of the panel of judges.

Citation



    SERVICES DESK