IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2021 (STUDI KASUS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN BARU TRANSMIGRASI DESA SIGULAI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017-2020) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENURUNKAN ANGKA KEMISKINAN PROVINSI ACEH TAHUN 2018-2021 (STUDI KASUS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN BARU TRANSMIGRASI DESA SIGULAI KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017-2020)


Pengarang

YUSRIL YUDI SAFAAT - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Aminah - 199211142019032015 - Dosen Pembimbing I
Khalisni - 199205302021021101 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

1810103010056

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Ilmu Politik (S1) / PDDIKTI : 67201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Ilmu Sosial dan Politik., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

320.6

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di Aceh memperlihatkan masih ada penduduk yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan layak. Untuk melakukan penurunan angka kemiskinan provinsi Aceh, pemerintah Aceh menjalankan beberapa kebijakan yang dimaksudkan untuk percepatan penanggulangan isu kemiskinan. Salah satu kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah Aceh untuk menurunkan kemiskinan melalui pengembangan wilayah transmigrasi desa Sigulai kabupaten Simeulue. Melalui kebijakan tersebut pemerintah berharap akan memberikan kontribusi penurunan angka kemiskinan Aceh. Namun, proyeksi penurunan angka kemiskinan Aceh yang diinginkan dari tahun ke tahun tidak mencapai target. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana implementasi kebijakan dan kendala kebijakan pengembangan transmigrasi desa Sigulai tahun 2017-2020. Penelitian ini mengunakan teori implementasi kebijakan Meter dan Horn, dan konsep kemiskinan. Jenis penelitian ini kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kepustakaan. Teknik analisis data dilakukan melalui Triangulasi, Reduksi, Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan proses implementasi pelaksanaan pengembangan transmigrasi tidak dilakukan seperti yang telah diformulasikan dalam kebijakan. Terdapat kendala implementasi yang mana terjadi disposisi pelaksana dan karena tidak matangnya pada tahapan formulasi kebijakan. Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti merekomendasikan dinas kabupaten Simeulue tidak melakukan penyelewengan, dan pihak yang membuat memformulasikan kebijakan yang sesuai dalam mengembangkan transmigrasi kedepannya.
Kata kunci: kebijakan, pengurangan kemiskinan, transmigrasi

Aceh's poverty rate remains high, suggesting that many people still cannot afford to meet their basic needs. The government of Aceh has implemented policies aimed to alleviate poverty in Aceh, one of which is through a transmigration program in Sigulai, a village located in Simeulue Regency. The transmigration program in this location is expected to contribute to reducing the number of poor people in Aceh. However, despite the effort, the rates of poverty remain high. Based on this condition, this study aimed to examine the policy implementation and problems faced in its implementation regarding the transmigration program in Sigulai from 2017 to 2020. This study employed Meter and Horn's policy implementation theory and the concept of poverty. This study was qualitative. The data were collected using interviews, observation, and literature study. The data were analyzed through Triangulation, Reduction, and Concluding. The results of this study suggest that the process of implementing transmigration development is not being carried out as planned in the policy. Implementation restrictions are due to the implementers' dispositions and inexperience at the policy formulation stage. Based on the results of this study, the researcher suggests that the Simeulue district office prevent fraud and that those responsible for it adopt appropriate rules for future transmigration development. Keywords: policy, poverty alleviation, transmigration

Citation



    SERVICES DESK