ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021 | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    THESES

ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI BERDASARKAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2021


Pengarang

Fitriani - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Dahlan - 196704041993031004 - Dosen Pembimbing I
Darmawan - 196205251988111001 - Dosen Pembimbing II



Nomor Pokok Mahasiswa

2003201010044

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S2) / PDDIKTI : 74101

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum (S2)., 2022

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Amnesti merupakan salah satu hak prerogatif Presiden yang diberikan dalam bentuk Keputusan Presiden, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana kedudukan Amnesti dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, bagaimana mekanisme kebijakan pemberian amnesti dan apakah pemberian amnesti sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2021 sudah memenunhi rasa keadilan atau belum. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan mengenai dasar hukum, mekanisme kebijakan tentang pemberian amnesti dan dapat menjadi pedoman dalam pemberian amnesti.
Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka baik data primer maupun data sekunder yang didukung dengan adanya hasil wawancara atau interview.
Landasan teori dalam penelitian ini menggunakan teori negara hukum sebagai grand theory yang menjelaskan bahwa hukum memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, selanjutnya teori sistem hukum sebagai middle theory menjelaskan tentang bagaimana suatu aturan hukum telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu sistem peradilan pidana, sedangkan sebagai apply theory yaitu teori keadilan yang menjelaskan bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum yang bertujuan untuk memastikan adanya persamaan hak dan keadilan bagi setiap orang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan amnesti tidak diatur dalam sistem peradilan pidana dan hingga saat ini belum ada mekanisme kebijakan yang jelas mengenai tata cara pemberian amnesti mulai dari pengajuan permohonan, syarat subyektif dan syarat objektif atau batasan-batasan lainnya. Pemberian amnesti sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2021 belum memenuhi rasa keadilan karena pemberian amnesti tersebut tidak mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dalam hal ini penerima amnesti adalah pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dimana tindak pidana tersebut merupakan delik aduan dan banyak kasus serupa tidak mendapat amnesti.
Disarankan agar Pemerintah segera menetapkan Undang-Undang tentang Amnesti yang memuat batasan-batasan yang jelas mengenai syarat subyektif dan syarat objektif tentang amnesti yang diikuti dengan peraturan pelaksana khususnya mengatur tentang mekanisme kebijakan terkait pemberian amnesti, sehingga dengan adanya Undang-undang tersebut akan menciptakan rasa keadilan baik terhadap korban maupun pelaku kejahatan.

Amnesty is one of the prerogatives of the President granted in the form of a Presidential Decree, this study was conducted to analyze how the Amnesty position in the Indonesian criminal justice system, how is the policy mechanism for granting amnesty and whether granting amnesty as stated in Presidential Decree No. 17 of 2021 has fulfilled a sense of justice or not. This research is expected to be a reference material regarding the legal basis, policy mechanisms regarding granting amnesty and becomes a guidence for granting amnesty. In this study, a normative juridical method was used which examined library materials, both primary data and secondary data, supported by the results of interviews or interviews. The theoretical basis in this study uses the rule of law theory as a grand theory which explains that the law holds the highest power in the administration of the state, then the legal system theory as a middle theory explains how a rule of law has been implemented in accordance with the applicable provisions, namely the criminal justice system, and for an apply theory, justice theory used to explains that justice is one of the main objectives of law to ensure equal rights and justice for everyone. “The results of the study” indicate that the amnesty position is not regulated in the criminal justice system and until now there is no clear policy mechanism regarding the procedure for granting amnesty starting from the submission of applications, subjective requirements and objective conditions or other conditions. The granting of amnesty as referred to in the Presidential Decree number 17 of 2021 has not fulfilled the sense of justice because the granting of amnesty does not consider justice for the victim, in this case the recipient of the amnesty is the perpetrator of the crime of information and electronic transactions where the crime is a complaint offense and many similar cases do not receive the amnesty. “It is recommended that the Government should do immediately” stipulate a Law on Amnesty which contains clear boundaries regarding subjective requirements and objective conditions regarding amnesty followed by implementing regulations specifically regulating policy mechanisms related to the granting of amnesty, so that the existence of this law will create a sense of justice. both victims and actors of crime.

Citation



    SERVICES DESK