UPAYA RESOLUSI KONFLIK TAPAL BATASRN(STUDI KASUS KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN) | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

UPAYA RESOLUSI KONFLIK TAPAL BATASRN(STUDI KASUS KECAMATAN PASIE RAJA KABUPATEN ACEH SELATAN)


Pengarang

Razi Yuddin - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Bukhari - 197505242009121001 - Dosen Pembimbing I
Yuva Ayuning Anjar - 199301082019032020 - Dosen Pembimbing II
Firdaus Mirza Nusuary - 198610162019031009 - Penguji
Masrizal - 198404152010121005 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

1710101010006

Fakultas & Prodi

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik / Sosiologi (S1) / PDDIKTI : 69201

Subject
-
Kata Kunci
-
Penerbit

Banda Aceh : fakultas Fisipol (S1)., 2022

Bahasa

No Classification

-

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

ABSTRAK
Tapal batas merupakan garis pembatas atau pemisah administratif maupun regional antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Tapal batas menjadi masalah apabila kedua masyarakat yang berbeda wilayah menyatakan bahwa tapal batas itu adalah milik salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui resolusi konflik dalam menyelesaikan konflik tapal batas antara Gampong Seuneubok dan Gampong Teupin Gajah. Teori yang digunakan ialah teori resolusi konflik Ralf dahrendorf melalui arbitrasi dan mediasi. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa konflik tapal batas yang terjadi antara Gampong Seuneubok dan Gampong Teupin Gajah terjadi karena tidak adanya dasar yang kuat mengenai simbol tapal batas antar kedua gampong. Perselisihan semakin besar ketika masyarakat Gampong Seuneubok menghancurkan berbagai fasilitas di Daerah tapal batas seperti Gapura, vas bunga dan pencabutan tiang asma’ul husna milik Gampong Teupin Gajah. Konflik itu tidak hanya berdampak pada fasilitas tetapi juga renggangnya hubungan kedua gampong. Resolusi konflik yang dilakukan ialah melalui arbitrasi dan juga mediasi. Arbitrasi pertama kali dilakukan di tahun 2011 dengan PEMDA sebagai arbitrer. Arbitrasi ini gagal karena keputusan itu dianggap win-lose judgement atau memenangkan satu pihak saja, yang membuat pihak Gampong Seuneubok tidak ingin menandatangani keputusan arbitrasi. Kemudian juga dilakukan mediasi di tahun 2019 oleh Camat sebagai mediator. Akan tetapi mediasi yang dilakukan juga gagal karena tawaran kedua gampong masih diperdebatkan dan masih belum menemukan jalan keluar. Akhirnya kedua gampong memutuskan kembali membawa permasalahan ini kembali kepada PEMDA Aceh Selatan.
Kata Kunci : Arbitrasi, Konflik, Mediasi, Resolusi

ABSTRACT Boundaries are administrative and regional dividing lines or separations between one region and another. Boundary becomes a problem when two people from different regions claim that the boundary belongs to one party. This study aims to determine conflict resolution in resolving border conflicts between Gampong Seuneubok and Gampong Teupin Gajah. The theory used is Ralf Dahrendorf's theory of conflict resolution through arbitration and mediation. The research method used is qualitative with a case study approach. The results of the study found that the boundary conflict that occurred between Gampong Seuneubok and Gampong Teupin Gajah occurred because there was no solid basis regarding the boundary symbol between the two villages. The dispute grew even greater when the people of Seuneubok Village destroyed various facilities in the border area such as the gate, flower vases and the removal of the Asma'ul Husna pole belonging to Teupin Gajah Village. The conflict not only affected the facilities but also strained relations between the two villages. Conflict resolution is carried out through arbitration and mediation. The first arbitration was conducted in 2011 with the local government as the arbitrator. This arbitration failed because the decision was considered a win-lose judgment or won by only one party, which made the Gampong Seuneubok party not want to sign the arbitration decision. Then mediation was also carried out in 2019 by the Camat as a mediator. However, the mediation that was carried out also failed because the offers of the two gampongs were still being debated and had not yet found a solution. Finally, the two villages decided to bring this problem back to the South Aceh Regional Government. Keywords: Arbitration, Conflict, Mediation, Resolution

Citation



    SERVICES DESK