KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI

KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA


Pengarang

CUT AZZUHRA FADHILAH - Personal Name;

Dosen Pembimbing

Zainal Abidin - 196712151994031004 - Dosen Pembimbing I
Mahfud - 198004152005011003 - Penguji
M. Zuhri - 196804131994021001 - Penguji
Mirja Fauzul Hamdi - 198802012015041004 - Penguji



Nomor Pokok Mahasiswa

1803101010206

Fakultas & Prodi

Fakultas Hukum / Ilmu Hukum (S1) / PDDIKTI : 74201

Penerbit

Banda Aceh : Fakultas Hukum., 2022

Bahasa

Indonesia

No Classification

343.077 52

Literature Searching Service

Hard copy atau foto copy dari buku ini dapat diberikan dengan syarat ketentuan berlaku, jika berminat, silahkan hubungi via telegram (Chat Services LSS)

Keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membuat pemerintah kabupaten/kota kehilangan kewenangan dalam pengelolaan pertambangan di daerahnya. Provinsi Aceh sebagai salah satu satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh tetap memberi kewenangan terhadap pemerintah kabupaten/kota. Namun, undang-undang tersebut tidak membahas tuntas apa saja pembagian porsi kewenangan antara pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota.
Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk meninjau keberlakuan peraturan perundang-undangan terkait pertambangan mineral dan batubara yang berlaku di Provinsi Aceh, menganalisis bagaimana penyelenggaraan urusan pemerintahan pada bidang pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Aceh Barat serta kendala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam penyelenggaraan kewenangan dibidang pertambangan batubara.
Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode Yuridis Normatif dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan terkait serta melihat permasalahan pada penerapan dan penyelenggaraan aturan tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Aceh tetap menjalankan keistimewaan dan kekhususan Aceh berdasarkan asas “Lex Specialis Derogat Legi Generali” dan penyelenggaran kewenangan di Kabupaten Aceh Barat diselenggarakan berdasarkan pendelegasian kewenangan dari Pemerintah Aceh yang diamanatkan melalui Instruksi Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2020 tentang Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Aceh. Kendala akibat pengambilalihan kewenangan dalam bidang pertambangan batubara tersebut menyebabkan berkurangnya peran aktif Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi akibat aktivitas tambang.
Disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk merincikan dan mempertegas pembagian porsi kewenangan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang kemudian diatur dalam peraturan daerah. Dan disarankan kepada Pemerintah Aceh untuk mengembalikan keberadaan Dinas Pertambangan dan Energi di masing-masing pemerintah kabupaten/kota guna memaksimalkan penyelenggaran urusan dibidang pertambangan..




The existence of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining makes district/city governments lose their authority in mining management in their regions. Aceh Province as one of the special and special regional government units in Indonesia, through Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh continues to give authority to district/city governments. However, the law does not thoroughly discuss the division of the portion of authority between the government provincial and district/city governments. The purpose of writing this thesis is to review the applicability of laws and regulations related to mineral and coal mining that apply in Aceh Province, analyze how the administration of government affairs in the mineral and coal mining sector in Aceh Barat Regency and the obstacles faced by the West Aceh Regency Government in exercising authority in the coal mining sector. . The research was conducted using the Normative Juridical method by reviewing the provisions of the relevant legislation and looking at the problems in the application and implementation of these rules. The results show that the Aceh Government continues to carry out the privileges and specificities of Aceh based on the principle of "Lex Specialis Derogat Legi Generali" and the administration of authority in West Aceh Regency is carried out based on the delegation of authority from the Aceh Government which is mandated through Aceh Governor Instruction Number 12 of 2020 concerning the Authority for Mineral Mining Management. and Coal in Aceh. The constraints due to the takeover of authority in the coal mining sector have reduced the active role of the West Aceh Regency Government in efforts to resolve problems that occur due to mining activities. It is suggested to the Aceh Government to specify and clarify the division of the authority portion between the provincial government and district/city governments which is then regulated in regional regulations. And it is recommended to the Aceh Government to restore the existence of the Mining and Energy Office in each district/city government in order to maximize the implementation of affairs in the mining sector.

Citation



    SERVICES DESK