Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERBAIKAN TATA RUANG DI WILAYAH KE…

Rizki Zaufan

ABSTRAK RIZKI ZAUFAN, 2017 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DALAM PERBAIKAN TATA RUANG DI WILAYAH KECAMATAN KOTA SIGLI Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala Zainal Abidin, S.H,.M.Si,.M.H (xii,54).Pp.,bilb,.app Kondisi tata ruang Kecamatan Kota Sigli selama ini masih banyak permasalahan yang mengesankan wilayah ibukota dari Kabupaten Pidie tersebut belum maju dalam hal pengembangan kawasan tata ruangnya.Terbukti dengan masih banyaknya pedangan…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA LANGSA DALAM PENGELOLAAN BANTUAN KEMAN…

Iqramullah

ABSTRAK Pada Mei 2015 sebanyak 1.400 pengungsi asal Rohingya dan Imigran Bangladesh berlabuh di Aceh. Sebanyak 790 orang pengungsi Rohingya tersebut di tampung di Kota Langsa. Dengan jumlah pengungsi yang besar, banyak bantuan-bantuan yang datang dari masyarakat dan lembaga sosial ternyata membuat permasalahan baru yang timbul. Hal ini karena dengan jumlah bantuan yang besar telah menimbulkan kecemburaun sosial di masyarakat Kota Langsa. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah Kota Langsa m…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH

Muji Bussalim

Muji Bussalim, 2017 ABSTRAK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii.83), pp., bibl., app. (Radhi Darmansyah, M.Sc) Pemerintah Kabupaten Aceh Besar guna mengelola sampah membuat suatu kebijakan yaitu Qanun nomor 11 tahun 2008 tentang pengelolaan kebersihan dan retribusi pelayanan yang dimana penjabaran mengenai tata cara pelaksanaannya diatur dalam Qanun tersebut. Namun pel…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI SURIAH ERA PRESIDEN RECEP TAYYI…

PUTRI MULYA SARI

ABSTRAK PUTRI MULYA SARI, 2017 KEBIJAKAN PEMERINTAH TURKI TERHADAP PENGUNGSI SURIAH ERA PRESIDEN RECEP TAYYIP ERDOGAN (PERIODE 2015-2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Radhi Darmansyah, M.Sc) (xiv,166), pp., bibl., app. Kebijakan Turki yang terus membuka pintu bagi pengungsi Suriah telah menempatkanTurki sebagai negara penampung pengungsi terbanyak di dunia. Khususnya pada tahun 2015, Turki menampung sekitar 2.503.549 pengungsi Suriah dan pada tahun…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN(SUAT…

hayatullah qumaini

ABSTRAK Hayatullah KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR TERHADAP Qumaini, PEMBERDAYAAN NELAYAN 2014 (Suatu Penelitian Terhadap Nelayan Lam Nga, Mesjid Raya) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala (ix70,),pp,bibl,app.table. (Prof. Dr. Adwani, SH,. M.Hum,. M. Jakfar, S.H,. M.Hum) Nelayan Lam Nga, hidup dalam kurang terbedayakan. Kebijakan Pemerintah Aceh Besar untuk pemberdayaan nelayan atas perintah Qanun No 3 Tahun 2008, dimana masyarakat nelayan Lam Nga tidak begi…

KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYA…

Isnur Wahyudi

ABSTRAK ISNUR WAHYUDI. 2014 KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN TANAMAN PISANG ABACA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (xii, 65), pp., bibl., app. (Prof. Dr. Adwani SH., M.Hum. dan M. Jafar SH., M.Hum.) Munculnya rencana pengembangan dan pemanfaatan Tanaman Pisang abaca di Kabupaten Simeulue disebabkan rendahnya ekonomi masyarakat, tingginya angka pengangguran dan masyarakat yang belum sejahtera. H…

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP SEKTOR INFORMAL DI KOTA BANDA ACEH

Nanda Nursofyana

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa sajakah kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh dalam menertibkan pelaku usaha informal. Digunakan data primer berupa kuesioner yang disebar kepada seluruh responden juga data sekunder yang dikumpulkan dari lembaga-lembaga terkait. Di dalam penulisan ini, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat. Sektor informal terjadi karena gagalnya memasuki sekt…

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH DALAM MENANGGULANGI ILLEGAL LOGGING DI KAWASAN HUTA…

Shaivannur

ABSTRAK Pembalakan liar tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat, Hal ini nampak dari lemahnya pemerintah Aceh dalam melahirkan kebijakan guna menanggulangi illegal logging di kawasan pegunungan Ulu Masen. Lemahnya kebijakan dari Pemerintah Aceh berakibat maraknya terjadi pembalakan liar sehingga masyarakat tidak mempunyai kontrol pada saat melakukan penebangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan penanggulangan illegal l…

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT(STU…

AMINAH

ABSTRAK AMINAH, KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH JAYA DALAM 2014 PENGELOLAAN PERTAMBANGAN EMAS RAKYAT (Studi Kasus Pertambangan Emas di Kecamatan Krueng Sabee) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (x, 74), pp., bibl., app. (Dr. Adwani, SH., M. Hum dan Effendi Hasan, MA) Penambangan emas rakyat di wilayah Gunong Ujeun dilakukan oleh masyarakat yang datang dari sejumlah daerah dengan melakukan penambangan secara illegal. Berbagai permasalahan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KEC…

Faljasta Raski

ABSTRAK FALJASTA RASKI KEBIJAKAN PEMERINTAH ACEH BESAR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KECAMATAN PULO ACEH. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah- Kuala (ix, 84), pp, tabl, bibl, app Dr. Taqwaddin, SH, SE., M.S dan Radhi Darmansyah, M.Sc. Kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui peningkatan mutu pendidikan. Sejalan dengan perubahan lingkungan pendidikan dan dunia usaha saat ini maka diperlukan profesionalisme di …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya



    SERVICES DESK